Pernikahan dan pendidikan tinggi yang berlangsung secara bersamaan menempatkan mahasiswi Muslim pada situasi yang sarat tekanan ganda, baik secara praktis, psikologis, maupun normatif. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mahasiswi Muslim yang telah menikah memaknai peran ganda sebagai istri dan mahasiswi, bagaimana agensi mereka bekerja dalam proses negosiasi peran tersebut, apa saja tantangan dan konflik yang dihadapi, serta strategi apa yang dikembangkan untuk menyeimbangkan tuntutan domestik dan akademik secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tersebut pada mahasiswi menikah di Institut Agama Islam Imam Syafi’i Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam semi terstruktur terhadap enam informan yang terbagi dalam dua kelompok: mahasiswi yang menikah sebelum memulai studi dan mahasiswi yang menikah saat menjalani perkuliahan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori agensi perempuan Muslim Saba Mahmood (2005), yang memahami agensi bukan sebagai resistensi terhadap norma, melainkan sebagai proses ethical self formation melalui penghayatan aktif nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, informan memaknai peran ganda dalam kerangka nilai keislaman yang terinternalisasi, namun di balik pemaknaan tersebut terdapat ambivalensi batin, keraguan, dan konflik psikologis yang nyata. Kedua, agensi perempuan Muslim bekerja secara kontekstual dan relasional, tidak selalu mulus, dan turut tampak dalam kemampuan bertahan di tengah keterbatasan struktural. Ketiga, konflik peran, kelelahan fisik, tekanan sosial, dan ketegangan relasional menjadi tantangan nyata yang dialami seluruh informan. Keempat, strategi negosiasi yang dikembangkan meliputi pengaturan waktu, pemisahan fokus peran, komunikasi intensif dengan pasangan, dan mobilisasi dukungan sosial sebagai respons adaptif terhadap tekanan yang sesungguhnya. Penelitian ini menegaskan bahwa tekanan ganda mahasiswi menikah bersifat nyata dan memerlukan respons kebijakan institusional yang lebih peka dan responsif.