p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANDREW Law Journal
Raudhatul Jannah
Universitas Lancang Kuning

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN ATAS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Endah Rahayu Utami; Raudhatul Jannah; Sri Desma Juwita; Yeni Triana
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.164

Abstract

Persetujuan tindakan medis atau informed consent merupakan hak fundamental pasien yang harus dihormati oleh tenaga medis sebelum tindakan medis dilakukan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak ini seringkali menimbulkan sengketa hukum, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pasien atas persetujuan tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama Pasal 276 yang mengatur kewajiban tenaga medis untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memadai mengenai prosedur, risiko, dan alternatif pengobatan. Penelitian ini akan menganalisis pengaturan hukum mengenai hak pasien atas persetujuan tindakan medis dalam UU Kesehatan, dengan mengulas kewajiban hukum tenaga medis untuk memperoleh persetujuan pasien. Selain itu, penelitian ini akan membahas akibat hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya informed consent, yang dapat mengarah pada potensi gugatan malpraktik dan pelanggaran terhadap hak asasi pasien. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hak pasien dalam dunia medis serta memberikan rekomendasi bagi tenaga medis dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada, guna menghindari terjadinya sengketa hukum yang merugikan pasien maupun tenaga medis.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENTUK HUKUM RUMAH SAKIT SEBAGAI BADAN HUKUM Raudhatul Jannah; Ade Kodrat Nofriadi; Yeni Triana
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.220

Abstract

Rumah Sakit sebagai badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab hukum Rumah Sakit, akar permasalahan yang menimbulkan akibat hukum, serta penerapan teori pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Rumah Sakit tidak hanya lahir dari tindakan individual tenaga medis, tetapi juga dari sistem tata kelola dan pengawasan institusi. Vicarious Liability Theory, Identification Theory, Strict Liability Theory, dan Aggregation Theory menjadi dasar pembebanan tanggung jawab hukum terhadap Rumah Sakit sebagai korporasi. Permasalahan utama yang sering menimbulkan sengketa hukum meliputi lemahnya SOP dan Hospital by Laws, tidak optimalnya credentialing, cacatnya informed consent, serta buruknya pengelolaan rekam medis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko, tata kelola internal, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan pasien.