<![CDATA[Fenomena doxing atau penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data semakin marak terjadi di media sosial, termasuk dalam kasus pengungkapan perselingkuhan yang berujung pada tersebarnya identitas pihak yang dituduh terlibat. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi dan kerugian bagi individu yang datanya disebarluaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban doxing yang terlibat dalam kasus perselingkuhan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 26 UU ITE yang mensyaratkan persetujuan pemilik data dalam penggunaan data pribadi. Penyebaran identitas pelaku perselingkuhan melalui media sosial tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk doxing yang berpotensi melanggar hak privasi serta menimbulkan ancaman, perundungan digital, dan kerugian sosial. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar perlindungan hukum, pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur doxing sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial.]]>
