Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Siber Multi Disiplin
Irma Maulida
Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dampak Kenaikan Harga Rokok Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau Dari Penegakan Hukum Cukai Di Kabupaten Cirebon Hartono; Irma Maulida
Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.924

Abstract

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai upaya untuk menekan tingkat konsumsi rokok sekaligus meningkatkan penerimaan bagi negara dari sektor cukai. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan harga akan mengurangi daya beli konsumen terhadap produk tembakau. Namun, pada kenyataannya kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal. Kenaikan harga rokok justru mendorong terjadinya pergeseran konsumsi yang beralih ke produk ilegal yang bebas cukai dengan harga jauh lebih murah. Kondisi ini mengakibatkan peredaran rokok ilegal semakin meluas di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kenaikan harga rokok berdampak terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal di masyarakat, serta melihat seberapa efektif penegakan hukum cukai dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan didukung oleh sebagian data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data penunjang, serta analisis terhadap bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan harga rokok legal secara signifikan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat ke rokok ilegal. Penegakan hukum yang ada dinilai belum cukup efektif dalam membendung peredaran rokok ilegal akibat berbagai keterbatasan kapasitas penindakan pengawasan di lapangan.
Keabsahan Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli Barang Kebutuhan Rumah Tangga Ditinjau dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dwi Moeryani; Irma Maulida
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.9090

Abstract

Klausula baku yang melarang pengembalian barang lazim diterapkan di ritel konvensional, namun jarang ditelaah secara serius dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan klausula "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar" di tiga toko ritel barang kebutuhan rumah tangga di Kota Cirebon berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung data wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga toko menerapkan klausula tersebut untuk mencegah penyalahgunaan oleh konsumen. Namun dalam praktiknya, larangan ini tidak bersifat mutlak, pengembalian barang tetap dimungkinkan jika memenuhi syarat seperti adanya nota, label utuh, bukti cacat tersembunyi, dan batas waktu tertentu. Secara substantif, berdasarkan analisis Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g UUPK, klausula ini mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dan mengikat konsumen secara sepihak sehingga dinyatakan batal demi hukum. Meski demikian, fleksibilitas toko dalam mengakomodasi pengembalian bersyarat membuat hak-hak konsumen tidak secara otomatis terhapus dalam implementasinya.
Co-Authors Dwi Moeryani Hartono