Nansi, Wencislaus S.
Universitas Atma Jaya Makassar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS TINDAK PIDANA INSES DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Sutarnio, Agnes; Nansi, Wencislaus S.
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1217.5 KB)

Abstract

Tindak Pidana inses antara orang dewasa dan anak di bawah umur, lebih  khusus lagi yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anaknya  dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak yang bertentangan dengan hukum serta  nilai-nilai kapatutan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan para pihak agar mampu mencegah tindak Pidana Inses. Tulisan ini merupakan hasil sebuah penelitian empiris yang bermaksud membedah dan menganalisis faktor-faktor  penyebab  inses melalui kajian teori kriminologi dan bagaimana  upaya  perlindungan  korban melalui kajian viktimologi.  Ada  hasil penelitian ini mendapat gambaran faktor inses beisa terjadi karena faktor diri pelaku, faktor sosial dan ekonomi dan faktor hukum.
GAGASAN REKONSTRUKSI HUKUM CSR MENUJU PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Sutarnio, Agnes; Nansi, Wencislaus S.
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.877 KB)

Abstract

Fakta bahwa menggeliatnya pembangunan di berbagai sektor yang dimotori oleh korporasi baik nasional maupun multinasional banyak berimplikasi pada masalah lingkungan dan terlanggarnya hak social masyarakat. Dari sekian banyak faktor penyebab, berdasarkan hasil penelitian normatif yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukanjawaban bahwa salah satu factor yang cukup besar menyumbang persoalan tersebut adalah tidak tegasnya pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi khususnya berkaitan dengan CSR (Corporate Social Responsibility) dimana dalam berbagai pengaturan hukum nasional, CSR diatur bukan sebagai kewajiban tetapi hanya sekedar kerelaan perusahaan. Hal ini didukung juga pada fakta bahwa hukum pidana kita (KUHP) belum mengenal korporasi sebagaisubjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan,putusan-putusan pengadilan dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan CSR dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Arah pemikiran daritulisan ini adalah menghasilkan sebuah diskursus wacana tentang upaya rekonstruksi hukum CSR dari hanya sekedar tanggungjawab sukarela atau etis menjadi tanggung jawab yuridis bahkan harus menjadi tanggungjawab pidana bagi perusahaan. Sejalan dengan rekonstruksi konsep CSR, penting juga merekonstruksi hukum pidana (KUHP) berkaitandengan status korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.