<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero merupakan badan hukum korporasi yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, masih terdapat ambiguitas mengenai status kepemilikan atas kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal pada BUMN Persero. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai apakah aset BUMN Persero tetap merupakan kekayaan negara atau telah menjadi kekayaan badan hukum perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hak milik atas kekayaan negara dalam BUMN Persero serta implikasi yuridis yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, doktrin hukum, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan mengonstruksi hubungan antara doktrin badan hukum, teori kepemilikan, dan prinsip pemisahan kekayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal negara dalam BUMN Persero mengakibatkan transformasi status kepemilikan dari negara kepada badan hukum perseroan. Kekayaan yang telah disertakan menjadi kekayaan perseroan yang secara yuridis terpisah dari kekayaan negara, sedangkan negara berkedudukan sebagai pemegang saham dan tidak lagi memiliki hak milik secara langsung atas aset perseroan. Implikasi yuridis dari konstruksi tersebut meliputi pemisahan kekayaan, pembatasan tanggung jawab negara, serta perubahan relasi hukum antara negara dan BUMN Persero menjadi hubungan korporatif.]]>
