<![CDATA[Kewenangan administrasi perpajakan di Indonesia mengalami perluasan yang signifikan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup penetapan utang pajak, tetapi juga pelaksanaan penagihan melalui instrumen hukum yang bersifat koersif. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan fiskus dalam sistem penagihan pajak di Indonesia, mengkaji tindakan penagihan yang bersifat koersif dari perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, serta merumuskan strategi perlindungan hukum bagi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh telaah deskriptif terhadap praktik penagihan pajak. Artikel ini menawarkan Taxpayer Due Process Model, yaitu suatu model yang mensyaratkan adanya pemberitahuan yang jelas, hak untuk didengar, akses terhadap informasi, uji proporsionalitas, serta pengawasan yudisial sebelum tindakan koersif diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penagihan pajak di Indonesia masih menempatkan fiskus pada posisi yang dominan karena memiliki kewenangan untuk menetapkan sekaligus menagih utang pajak. Akibatnya, wajib pajak berpotensi menghadapi tindakan penagihan sebelum memperoleh kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip due process of law, proporsionalitas, dan pengawasan yudisial untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan hak konstitusional wajib pajak.]]>
