Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pendampingan Standardisasi Pendetailan Data Persediaan untuk Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Persediaan pada Instansi Pemerintah Widya Ayu Kusumawati; Khadijah Khadijah; Hermaya Ompusunggu
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 3 (2026): September
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i3.1018

Abstract

Ketidaktertiban pendetailan data persediaan merupakan persoalan yang lazim ditemukan pada instansi pemerintah, terutama dalam hal kelengkapan kode barang, kesesuaian satuan, dan klasifikasi jenis persediaan pada sistem informasi akuntansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan selisih antara saldo fisik dan saldo pada aplikasi persediaan sehingga menurunkan akurasi laporan keuangan pemerintah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan standardisasi pendetailan data persediaan guna meningkatkan akurasi pengelolaan persediaan pada instansi pemerintah mitra di Kota Batam. Metode pelaksanaan meliputi tahap survei pendahuluan, identifikasi permasalahan pencatatan persediaan, penyusunan pedoman kodefikasi dan standar pendetailan barang, pelatihan bagi pengurus barang, pendampingan input data pada aplikasi persediaan, serta evaluasi hasil pendampingan melalui uji petik (spot check) antara data fisik dan data sistem. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator akurasi data persediaan yang diukur, yaitu kelengkapan kode barang, kesesuaian satuan, keakuratan saldo stok, dan ketepatan klasifikasi, dengan rata-rata peningkatan lebih dari 30 poin persentase setelah pendampingan dilaksanakan. Pengurus barang pada instansi mitra juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap tata cara pendetailan persediaan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05. Kegiatan ini disimpulkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan transparan.