Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Simbur Cahaya TONJI
Wahyu Ernaningsih
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wahyu Ernaningsih; Putu Samawati
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.677 KB) | DOI: 10.28946/sc.v24i2 Mei 2017.55

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini telah berusia 42 tahun belum pernah sekalipun undang-undang ini mengalami amandemen atau perubahan atau pembaharuan. Rencana perubahan telah beberapa kali diajukan tetapi pertentangan akan isi pasal perubahan tersebutlah yang belum memperoleh kata sepakat. Penelitian ini berupaya mengkaji relevansi 2 pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat tahun 2016, kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34, keduanya mengatur hal yang sama yaitu persoalan kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga yang masih dinyatakan dalam kelompok pengaruh kekerabatan patrilinial, dimana suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. persoalan mendasar adalah masih relefankah pengklasifikasian yang membagi perbedaan peran antara suami dan istri dalam mengurus urusan rumah tangga seperti yang dinyatakan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responden dan informan menganggap ketentuan Pasal 31 ayat (3) masih relevan dan tidak perlu mengalami perubahan, tetapi rekonstruksi terhadap Pasal 34 sepakat dilakukan mengingat isi pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat abad 21 yang telah mengalami pergeseran konsep pembagian peran suami-istri secara konvensional menjadi kemitraan dengan mengedepankan komunikasi dan kesepakatan bersama.
Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan Wahyu Ernaningsih; Vera Novianti; Theta Murty
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.064 KB) | DOI: 10.28946/sc.v24i3 Sep 2017.81

Abstract

Rehabilitasi dan reintegrasi merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan amanah dari Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya untuk memulihkan kembali kondisi anak agar tidak trauma dan menciptakan suasana kondusif pada saat memulangkan mereka pada keluarga atau lingkungannya melalui peningkatan kepercayaan diri si-anak dan penerimaan dengan baik oleh keluarga serta lingkungan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan dia diputuskan bersalah serta harus menjalani hukuman, maka anak pelaku tindak pidana tersebut tidak boleh mendapatkan hukuman dalam bentuk kekerasan. Mereka harus ditempatkan pada tempat khusus untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah beberapa tempat khusus yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan. Pemantauan lebih mendalam mengenai Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi yang dilakukan oleh LPKA Klas IA Palembang, Lapas Klas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir, Bapas Klas IA Palembang, Rutan Klas IIA Baturaja, dan Lapas Klas IIB Sekayu dalam penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana, menjadi tolak ukur dilaksanakan atau tidak amanah yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
IMPACT ON EMPLOYEES DURING PANDEMIC BASE ON LABOR SYSTEM PERSPECTIVE Flambonita, Suci; Ernaningsih, Wahyu; Novianti, Vera
Nurani Vol 21 No 2 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i2.9642

Abstract

The fourth paragraph at the opening of the Constitution of the Republic of Indonesia states that the Government of the Republic of Indonesia is obliged to protect the entire Indonesian nation, promote the general welfare, and educate the nation's life which is a manifestation of the responsibility of the state which is obliged to create welfare for its people fairly and equitably equally. This constitutional mandate is spelled out in the form of regulations aimed at preventing injustice from the stronger party against the weaker party so that a just and peaceful society can be created. The method used to analyze this problem is through normative and empirical mix and match. The approach used in this study is a statute approach, conceptual approach, and case approach. Legal protection for workers is an obligation for the fulfillment of basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The logical consequence of this mandate is the birth of the State's obligation to accommodate facilities and the widest possible opportunity for the community so that they can get a job as well as make it something worthy of humanity. Thus, the violation of basic rights guaranteed by the constitution is a violation of human rights. Protection of workers is regulated in Articles 67 to 101 of the Manpower Law, including those concerning wages and welfare. However, when faced with the COVID-19 pandemic situation, the company immediately provided a force majeure reason to avoid paying severance pay for workers/laborers affected by layoffs. The problem that occurs, in this case, is the termination of employment carried out by companies using force majeure reasons by companies in Indonesia unilaterally. Keywords: Impact, Employees, Pandemic
PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MUARA ENIM rivaldo, muhammad arif; ernaningsih, wahyu; Helmanida, Helmanida
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik ini sendiri di Indonesia masih dianggap suatu kesamaan dengan istilah pelayanan umum yang dikenal dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimana berfungsi untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, terdapat beberapa pengertian yang dimana secara umum antara masyarakat dengan negara itu sendiir. Dimana pengertian negara merupakan salah satu otoritas negara, bangunan negara, dan sektor negara yang dimana dalam hal ini pelayanan publik merujuk juga pada pengertian yang untuk masyarakat umum. Pelayanan publik itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara sederhana dapat memahami sebagai pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, secara sederhananya pelayanan publik dapat diaritkkan juga pelayanan pemerintah kepada warganegaranya secara langsung maupunt idak langsung. adapun mahmudi menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala macam kegiatan yang berbentuk pelayanan yang melaksankaan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pementuhan kebutuhan publik dan melaksanakan ketentuan dari perundang-undangan
Co-Authors Flambonita, Suci Helmanida Helmanida Murty, Theta Putu Samawati, Putu rivaldo, muhammad arif Vera Novianti