Bellany Betta
Universitas Tidar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019-2022 Bellany Betta; Aimmatul Chasanah; Enggar Adi; Putri Anggilia; Shelly Rasyta; Khofifah Apsari
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v7i2.4274

Abstract

Pembangunan tidak terlepas dari peran perempuan, seperti halnya pembangunan politik. Pembangunan politik yaitu proses menuju sistem demokrasi yang lebih liberal berdasarkan proses pemilu yang bebas dan adil, sehingga secara konseptual melindungi hak-hak sipil warga negara. Namun yang terjad dilapangkan peran perempuan dalam politik belum sepenuhnya berpartisipasi, seperti halnya di Kabupaten Wonosobo, Menurut (Sekertariat DPRD Kabupaten Wonosobo, 2023)hanya ada satu perempuan yaitu Izanatul Muziah dari Partai PDIP yang akan dilibatkan di DPRD pada 2019-2024 . Oleh karena itu hal ini penting dan menarik untuk dianalisis dan dideskripsikan secara mendalam terkait Solusi Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pembangunan politik khususnya di Kabupaten Wonosobo dan mengetahui solusi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan Metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukakan bahwa melalui pendekatan WID, WAD, GAD menunjukan Partisipasi perempuan di Wonosobo belum mampu dalam praktiknya. Dengan demikian pemerintah berperan penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan politik.Keywords Partisipasi Perempuan, Peran Perempuan, Pembangunan Politik
RESOLUSI PEMERINTAH DALAM MENGENTASKAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP PERBAIKAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP Bellany Betta; Mudham Tabrani; Hendra Lana Saputra
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v8i1.4347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengangguran yang mengakar kuat di Kabupaten Cilacap dan peran pemerintah melalui kebijakan dan pelayanan sosialnya dalam meminimalisir tingginya angka pengangguran. Pengangguran merupakan suatu permasalahan sosial yang kian marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengangguran adalah kondisi di mana orang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bekerja maupun seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi permasalahan serius yang harus dibenahi. Salah satu daerah yang memiliki angka pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, tingkat pengangguran dari tahun 2019-2021 berada pada intensitas naik yakni pada tahun 2021 sebesar 82 714,00 dengan persentase TPT mencapai 9,97%. Oleh karena itu hal ini menjadi topik yang sangat penting dan menarik untuk dianalisis dan dideskripsikan secara lebih mendalam terkait Resolusi Pemerintah Dalam Mengentaskan Angka Pengangguran Terhadap Perbaikan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kabupaten Cilacap. Menggunakan metode literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Cilacap masih sangat tinggi dan peran pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran sudah diupayakan di mana pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022 sekitar 5,5 – 5,9 persen dengan keberhasilan pemerintah meningkatkan usaha mikro sebesar 3,31% dari tahun 2021 hingga 2022 melalui beberapa kebijakan dan pelayanan sosial yang diberikan seperti, Peraturan pemerintah daerah tentang kerja lokal yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Cilacap, Pengembangan Potensi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), Pemberdayaan pemuda oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap, Pengurangan pengangguran remaja karang taruna dengan pelatihan produk dan lain sebagainya . Dengan demikian pemerintah berperan penting dalam pemenuhan lapangan pekerjaan dan pelatihan kualitas dan kompetensi masyarakat atau tenaga kerja.