<![CDATA[Korupsi di Indonesia hingga tahun 2025 masih merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis mencapai Rp 12,4 triliun dengan peningkatan kasus 22% tetapi juga menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial. Perampasan aset (asset forfeiture) hadir sebagai instrumen hukum strategis yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan kerugian negara sekaligus menciptakan efek jera yang nyata, memutus logika bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan (crime should not pay). Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia menghadapi tantangan sistemik yang kompleks. Secara yuridis, dasar hukum seperti Pasal 38 UU Tipikor dan UU TPPU masih menghadapi kendala implementasi, terbukti dengan hanya 35% dari total aset korupsi yang berhasil dirampas dengan waktu penyelesaian rata-rata 3-5 tahun per kasus. Tantangan tersebut meliputi dikotomi konseptual antara perampasan sebagai pidana tambahan (in personam) dengan pendekatan modern in rem, pembatasan pembalikan beban pembuktian oleh Mahkamah Konstitusi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta maraknya modus penyembunyian aset canggih seperti nominee arrangement, perusahaan cangkang di negara tax haven, hingga pemanfaatan teknologi blockchain dan metaverse. Di tingkat internasional, efektivitas pemulihan aset juga terhambat oleh belum optimalnya penerapan mutual legal assistance (MLA) dan ketiadaan perjanjian bilateral khusus, yang menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 120 negara dalam efektivitas pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri. Penelitian ini menjadi krusial di tengah reformasi sistem perampasan aset dalam RKUHP yang akan berlaku, perkembangan modus kejahatan digital, dan desakan masyarakat akan penguatan aspek restitusi. Dengan menganalisis tantangan yuridis, teknis, dan koordinatif dalam perampasan aset, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi serta praktik penegakan hukum yang berkeadilan substantif dan mampu mengembalikan aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.]]>
