Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Meilisa Indriani
Universitas Muria Kudus
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ARAH KEBIJAKAN PEMIDANAAN BERBASIS KERJA SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Meilisa Indriani; Hidayatullah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2078

Abstract

Dominasi hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menyebabkan sejumlah masalah struktural, termasuk overcrowding di penjara, biaya hukuman yang berlebihan, dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana yang tidak efektif. Layanan masyarakat merupakan salah satu alternatif hukuman yang lebih berbelas kasih dan sadar sosial yang dikembangkan sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi posisi hukuman kerja sosial dalam kerangka reformasi kebijakan peradilan pidana nasional dan untuk melihat arah kebijakan hukuman berbasis kerja sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual, kebijakan peradilan pidana, dan legislatif. Tinjauan pustaka terhadap dokumen hukum tingkat dasar, menengah, dan tinggi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Temuan studi menunjukkan bahwa layanan masyarakat seharusnya dianggap sebagai komponen penting dalam pedoman hukuman nasional, bukan sekadar pengganti praktis untuk penjara. Pergeseran paradigma dalam penetapan hukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan korektif dikonfirmasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur layanan masyarakat. Hukuman kerja sosial berpotensi berkembang menjadi alat hukuman yang adil, penuh belas kasihan, dan berfokus pada pemulihan sosial dengan orientasi kebijakan yang jelas dan sistematis.
Menjaga Alam dan Merawat Kearifan: Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Hukum Penegelolaan SDA di Indonesia Meilisa Indriani
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat eksploitasi berlebihan dan lemahnya penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum pengelolaan SDA guna menciptakan tata kelola yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus pada beberapa komunitas adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti sistem panglima laot di Aceh, awig-awig di Bali, dan kasepuhan di Jawa Barat memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sosial masyarakat. Namun, kebijakan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum SDA merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan alam di Indonesia.
Co-Authors Hidayatullah