<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Digital Governance melalui Sistem Informasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SISI ASDP) pada layanan transportasi perairan di Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi implementasi sistem digital, serta bagaimana interaksi antar dimensi tersebut membentuk variasi implementasi pada berbagai satuan pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PPP LL ASDP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik pengkodean kualitatif secara bertahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISI ASDP tidak berlangsung secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara interpretation gap pada dimensi komunikasi, capacity gap pada dimensi sumber daya, adaptive rationality pada dimensi disposisi pelaksana, serta informal governance pada dimensi struktur birokrasi. Interaksi keempat faktor tersebut menghasilkan tiga tipologi implementasi, yaitu implementasi adaptif terkendali, implementasi adaptif situasional, dan implementasi adaptif berbasis keterbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi digital governance tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kemampuan adaptasi pelaksana, dan fleksibilitas kelembagaan dalam merespons kondisi operasional yang beragam. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan dan digital governance dalam konteks organisasi publik yang memiliki karakteristik operasional kompleks.]]>
