Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik
Intitut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ketidaksesuaian Kebijakan Publik dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dalam Pengelolaan Lahan Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Indiriani Muin; Andi Amalia Suhra; Abd.Haris Zainuddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.925

Abstract

Ketidakharmonisan antara kebijakan publik sektoral dan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 terus memengaruhi tata kelola pertanahan di Indonesia, ditandai oleh tumpang tindih regulasi, fragmentasi kewenangan, dan konflik agraria yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disharmoni, faktor penyebab, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat (termasuk masyarakat adat), dan agenda keadilan agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) terhadap artikel ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan terbitan 2017–2025. Data dianalisis melalui analisis isi tematik serta perbandingan normatif (pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan) untuk memetakan relasi antar regulasi, aktor kelembagaan, dan pola implementasi. Hasil sintesis menunjukkan tiga bentuk utama disharmoni: (1) normatif berupa ketidaksinkronan dan duplikasi norma, (2) institusional berupa fragmentasi mandat dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta (3) implementatif berupa praktik perizinan/pengadaan tanah yang tidak konsisten dengan fungsi sosial tanah. Disharmoni diperkuat oleh orientasi pembangunan yang ekonomistik, rendahnya policy coherence, dan pengakuan yang terbatas terhadap pluralisme hukum. Temuan ini berdampak pada ketidakpastian hukum, marginalisasi kelompok rentan, dan terhambatnya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan publik dan hukum agraria melalui penguatan UUPA sebagai rujukan payung, integrasi kebijakan lintas sektor berbasis bukti, serta tata kelola partisipatif yang menjamin perlindungan hak masyarakat.
Ketidaksesuaian Kebijakan Publik dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dalam Pengelolaan Lahan Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Indiriani Muin; Andi Amalia Suhra; Abd.Haris Zainuddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.925

Abstract

Ketidakharmonisan antara kebijakan publik sektoral dan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 terus memengaruhi tata kelola pertanahan di Indonesia, ditandai oleh tumpang tindih regulasi, fragmentasi kewenangan, dan konflik agraria yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disharmoni, faktor penyebab, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat (termasuk masyarakat adat), dan agenda keadilan agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) terhadap artikel ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan terbitan 2017–2025. Data dianalisis melalui analisis isi tematik serta perbandingan normatif (pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan) untuk memetakan relasi antar regulasi, aktor kelembagaan, dan pola implementasi. Hasil sintesis menunjukkan tiga bentuk utama disharmoni: (1) normatif berupa ketidaksinkronan dan duplikasi norma, (2) institusional berupa fragmentasi mandat dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta (3) implementatif berupa praktik perizinan/pengadaan tanah yang tidak konsisten dengan fungsi sosial tanah. Disharmoni diperkuat oleh orientasi pembangunan yang ekonomistik, rendahnya policy coherence, dan pengakuan yang terbatas terhadap pluralisme hukum. Temuan ini berdampak pada ketidakpastian hukum, marginalisasi kelompok rentan, dan terhambatnya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan publik dan hukum agraria melalui penguatan UUPA sebagai rujukan payung, integrasi kebijakan lintas sektor berbasis bukti, serta tata kelola partisipatif yang menjamin perlindungan hak masyarakat.
Co-Authors Abd.Haris Zainuddin Andi Amalia Suhra Indiriani Muin