<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan tersebut terhadap warga sipil di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara, studi kepustakaan, dan telaah dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga proses pelimpahan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil telah mengikuti prosedur hukum, yang meliputi penyelidikan, pemeriksaan saksi, pemanggilan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal, meningkatnya akses masyarakat terhadap senjata api dengan harga terjangkau, belum optimalnya penerapan sanksi yang bersifat represif dan maksimal, serta keterbatasan informasi kepolisian mengenai jalur distribusi senjata api ilegal. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, penguatan regulasi, serta pengetatan mekanisme pengawasan distribusi senjata api guna meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. This study aims to analyze the legal handling process of unauthorized firearm use and identify the challenges faced by law enforcement authorities in enforcing these regulations among civilians in Makassar City. The research was conducted at the Makassar Metropolitan Police Department (Polrestabes Makassar) using a normative legal research method combined with an empirical approach through interviews, literature review, and examination of relevant legal documents. The collected data were qualitatively analyzed to obtain a comprehensive understanding of the enforcement mechanisms, beginning from the investigative stage to the case transfer process. The findings indicate that the legal handling process of unauthorized firearm use among civilians has followed established legal procedures, including investigation, witness examination, suspect summons, detention, search, seizure of evidence, and criminal investigation until the case file is declared complete (P21) before being submitted to the Public Prosecutor for trial. However, the implementation of law enforcement still encounters several obstacles, including weak monitoring of illegal firearm circulation, increased civilian access to firearms at affordable prices, suboptimal application of strict punitive sanctions, and limited police intelligence regarding illegal firearm distribution networks. Therefore, strengthening interagency coordination, improving regulatory frameworks, and enhancing firearm distribution monitoring systems are necessary to reduce the recurrence of similar criminal acts in the future.]]>
