<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai langkah preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok aktif maupun pasif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penerapan regulasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tampak dari tingginya tingkat pelanggaran di area yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok, lemahnya fungsi pengawasan, serta keterbatasan sarana pendukung seperti papan informasi, ruang khusus merokok, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain faktor struktural, hambatan kultural seperti kuatnya budaya merokok, rendahnya literasi kesehatan, kurangnya kampanye publik, serta inkonsistensi penegakan sanksi turut memperburuk implementasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah KTR sangat bergantung pada peningkatan komitmen pemerintah daerah, penguatan instrumen penegakan hukum, penyediaan anggaran yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor termasuk lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas kebijakan diharapkan meningkat sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of South Sulawesi Provincial Regulation Number 1 of 2015 on Smoke-Free Areas (Kawasan Tanpa Rokok/KTR), a preventive public health policy designed to protect communities from the harmful effects of both active and passive cigarette smoke exposure. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, focusing on selected government institutions in South Sulawesi Province where the regulation has been applied. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document review, and subsequently analyzed using qualitative procedures, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Smoke-Free Area regulation has not been fully effective. This is reflected in the high prevalence of violations, weak enforcement mechanisms, and limited availability of supporting facilities such as signage, designated smoking rooms, and reporting systems for breaches. In addition to structural barriers, sociocultural factors—including strong smoking habits, low health awareness, limited public campaigns, and inconsistent law enforcement—have contributed to the policy's weak implementation. The study concludes that improving the effectiveness of the regulation requires strengthening institutional commitment, enhancing law enforcement capacity, increasing budget allocation, and fostering multisector collaboration involving educational institutions, health facilities, and civil society organizations. Through these strategic measures, the Smoke-Free Policy is expected to function more effectively and sustainably in safeguarding public health.]]>
