<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Kepolisian Resor (Polres) Maybrat dalam penanggulangan dan pemulangan masyarakat pasca penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen yang relevan dengan pelaksanaan tugas Polres Maybrat dalam konteks pemulangan masyarakat korban konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Polres Maybrat tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi strategi keamanan melalui pembangunan pos pengamanan di wilayah rawan dan pelaksanaan patroli rutin terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat yang kembali ke tempat asalnya. Pos pengamanan berfungsi ganda sebagai pusat koordinasi aparat sekaligus sarana interaksi sosial antara polisi dan warga, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain, kegiatan patroli yang disertai dengan penyaluran bantuan sosial menunjukkan peran humanis Polri dalam membangun kembali keutuhan sosial pascakonflik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan anggaran operasional, minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, serta kendala komunikasi yang menghambat efektivitas koordinasi dan mobilitas aparat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai agar fungsi Polres Maybrat dalam menjaga keamanan dan memulihkan kehidupan sosial masyarakat pasca penyerangan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. This study aims to analyze the role of the Maybrat Resort Police (Polres) in handling and repatriating the community following the attack by the Armed Criminal Group (KKB) in West Papua Province, and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study uses a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, field observations, and document studies relevant to the implementation of the Maybrat Resort Police's duties in the context of repatriating conflict victims. The results of the study indicate that the function of the Maybrat Resort Police is not only oriented towards law enforcement aspects, but also on the functions of protection, guidance, and service to the community. The implementation of security strategies through the construction of security posts in vulnerable areas and the implementation of routine patrols has proven effective in creating security stability and increasing the sense of security of the community returning to their places of origin. The security posts function as a dual coordination center for officers and a means of social interaction between the police and residents, thereby strengthening public trust in the police institution. On the other hand, patrol activities accompanied by the distribution of social assistance demonstrate the humanistic role of the Police in rebuilding social integrity after the conflict. However, this study also identified several major obstacles, including operational budget limitations, a lack of supporting infrastructure such as roads and bridges, and communication constraints that hampered effective coordination and mobility of officers in the field. Therefore, adequate policy support and resource allocation are needed to ensure the Maybrat Police's role in maintaining security and restoring social life in the post-attack community can operate optimally and sustainably.]]>
