<![CDATA[Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan mengenai penguasaan narkotika golongan I sering menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam membedakan antara penguasaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK terkait tindak pidana penguasaan narkotika golongan I serta menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk pembuktian unsur penguasaan narkotika golongan I tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, pidana yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan kebijakan pemberantasan narkotika karena mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta fungsi preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Narcotics-related crimes remain one of the most serious criminal offenses in Indonesia due to their detrimental impact on public health, security, and social order. In judicial practice, the application of legal provisions concerning the possession of Category I narcotics often raises interpretative challenges, particularly in distinguishing between possession, abuse, and trafficking offenses. This study aims to analyze the judicial considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK concerning the criminal offense of unlawful possession of Category I narcotics and to examine whether the sentence imposed is consistent with national efforts to combat narcotics crimes. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research involving legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant court decisions. The data were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the judges’ considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK were based on philosophical, sociological, and juridical aspects, including the fulfillment of the elements of unlawful possession of Category I narcotics as stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge also found that there were no justifying or exculpatory grounds that could negate the defendant’s criminal liability. Furthermore, the sentence imposed was deemed consistent with the objectives of criminal punishment and narcotics eradication policies, as it reflects legal certainty, justice, and the preventive and repressive functions in combating narcotics-related crimes.]]>
