<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual komunal daerah sebagai instrumen pengembangan pariwisata di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual komunal daerah, padahal potensi budaya lokal, pengetahuan tradisional, dan produk khas daerah memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan industri pariwisata berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal dan kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran kekayaan intelektual komunal daerah di Kota Makassar belum berjalan secara optimal sebagai instrumen pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah daerah, rendahnya pemahaman masyarakat komunal mengenai urgensi perlindungan kekayaan intelektual, serta belum adanya integrasi kebijakan antara sektor kekayaan intelektual dan sektor pariwisata. Selain itu, hambatan yang dihadapi bersifat struktural dan substantif, meliputi keterbatasan regulasi teknis, birokrasi administratif yang belum terintegrasi, minimnya inventarisasi aset komunal daerah, serta belum terbentuknya model perlindungan hukum yang adaptif terhadap potensi ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah yang terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat atau komunal, dan institusi terkait guna mendorong perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation of regional communal intellectual property registration as an instrument for tourism development in Makassar City and to identify factors that hinder its implementation. This study is motivated by the still low optimization of regional communal intellectual property protection, even though the potential of local culture, traditional knowledge, and regional specialty products have strategic value in supporting the development of a tourism industry based on local wisdom. The study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and an analytical approach to various regulations related to communal intellectual property and regional tourism development policies. The results show that the implementation of regional communal intellectual property registration in Makassar City has not been running optimally as an instrument for tourism development. This condition is caused by weak coordination between local government institutions, a low understanding of the communal community regarding the urgency of intellectual property protection, and the lack of policy integration between the intellectual property sector and the tourism sector. In addition, the obstacles faced are structural and substantive, including limited technical regulations, an unintegrated administrative bureaucracy, a minimal inventory of regional communal assets, and the lack of an adaptive legal protection model for the potential of the creative economy and local culture-based tourism. Therefore, it is necessary to strengthen integrated regional policies through synergy between local governments, indigenous or communal communities, and related institutions to encourage the protection of communal intellectual property as part of a sustainable tourism development strategy.]]>
