<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Tindak pidana tabrak lari merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan dan nyawa korban. Fenomena meningkatnya kasus tabrak lari menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Bone dalam menangani tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penyelesaian perkara, termasuk penerapan pendekatan restorative justice pada kondisi tertentu. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, minimnya fasilitas teknologi pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor geografis yang memengaruhi proses pengungkapan perkara. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana teknologi, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana tabrak lari. This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Bone Resort Police and examine the various obstacles faced by law enforcement officers in the handling process. Hit-and-run crimes are a form of traffic violation that not only causes material losses but also threatens the safety and lives of victims. The phenomenon of increasing hit-and-run cases indicates that law enforcement against perpetrators still faces various problems, both from a normative and implementative aspect. Therefore, a comprehensive study is needed regarding the effectiveness of law enforcement carried out by the Bone Resort Police in handling these crimes. The type of research used is empirical juridical research with a qualitative approach. The study was conducted in the jurisdiction of the Bone Resort Police, utilizing primary data collected through interviews with law enforcement officers and secondary data comprising laws and regulations, books, scientific journals, and other relevant documents. All data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a systematic picture of the implementation of law enforcement against hit-and-run crimes. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Bone Police Resort has been implemented through the stages of inquiry, investigation, suspect determination, and case resolution, including the application of a restorative justice approach in certain conditions. However, the implementation of law enforcement still faces various obstacles, including limited evidence, minimal supporting technological facilities, low public participation in providing information, limited human resources, and geographical factors that influence the process of revealing cases. In addition, there is still a gap between applicable legal provisions and law enforcement practices in the field. Therefore, institutional strengthening, improvement of technological facilities and infrastructure, optimization of inter-agency coordination, and increased public legal awareness are needed to realize effective, fair law enforcement and provide legal certainty for hit-and-run crimes.]]>
