<![CDATA[Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita – cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak – anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kejahatan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kejahatan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku keras dan menekan.Maka dari itu Negara dan Pemerintah membentuk suatu lembaga yang menjadi fokus untuk melindungi dan mencegah anak menjadi korban kejahatan seksual, yaitu lembaga KPPAD atau Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat mempunyai kewenangan yang tertuang dalam keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 187/DPP-PA/2018 adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban Penyelengaraan Perlindungan Anak sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 20 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak yakni : “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelengaraan Perlindungan Anakâ€.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendapatkan data dan informasi untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran Lembaga Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah dalam menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriftif analisis, yaitu meneliti dan menganalisa keadaan fakta – fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan menyebarkan angket (questioner).Didalam penelitian ini ditemukan Bahwa Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak diwilayah kota pontianak yakni dengan melakukan sosialisasi tentang kejahatan seksual terhadap anak agar terbangun kepedulian orang tua masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan tentang kejahatan seksual terhadap anak, melakukan perlindungan, melakukan pengawasan, melakukan pendampingan proses hukum serta melakukan pemulihan psikis korban dengan bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait. Kata Kunci : Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Peran, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah.]]>
