Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Chairussani Abbas Sopamena
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH Chairussani Abbas Sopamena
Jurnal Caraka Prabu Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1927

Abstract

Krisis pengungsi Rohingya di Indonesia menghadirkan dinamika kompleks antara teori konflik dalam distribusi sumber daya dan konsep kemajemukan horizontal dalam perubahan sentimen masyarakat. Pada awalnya, respons Indonesia terhadap krisis ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai tanggapan terhadap penganiayaan di Myanmar, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketegangan akibat persaingan sumber daya dan persepsi masyarakat bahwa sumber daya terbatas seharusnya diutamakan untuk warga negara Indonesia. Teori konflik menjadi jelas ketika penerimaan awal terhadap pengungsi berubah menjadi kontroversial, menciptakan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR, sebagian karena keterbatasan sumber daya dan keinginan untuk mengelola situasi sesuai dengan kondisi domestik yang kompleks. Teori konflik mencerminkan kebijakan Indonesia yang mencoba menghindari menjadi tujuan utama bagi pengungsi. Perubahan sentimen masyarakat, terutama di Aceh, menciptakan konsep kemajemukan horizontal. Awalnya antusias membantu, masyarakat berubah setelah beberapa oknum pengungsi menciptakan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial. Informasi bohong dan narasi kebencian semakin memperburuk citra pengungsi. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Indonesia dapat memimpin upaya regional. Kerjasama lebih erat dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi UNHCR dapat membentuk aliansi regional untuk berbagi beban. Di tingkat ASEAN, Indonesia dapat memimpin upaya diplomasi untuk menekan Myanmar dan mempromosikan dialog inklusif tentang status dan hak-hak Rohingya. Pentingnya solidaritas regional juga menuntut Indonesia untuk mengatasi ketegangan internal. Pemimpin selanjutnya perlu menemukan keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan nasional, sambil memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi model bagi penanganan krisis pengungsi yang berkelanjutan di tingkat regional dan internasional.
KONSTRUKTIVISME: DAMPAK PELEMAHAN KONSTITUSI TERHADAP PEMERINTAH, STUDI KASUS KPK RI Chairussani Abbas Sopamena
Jurnal Dinamika Global Vol 9 No 2 (2024): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v9i2.3100

Abstract

This research examines the impact of the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) on the credibility of the Indonesian government in the context of international relations. Using a constructivist perspective, this study analyzes how the revision of the KPK Law in 2019 and other weakening efforts have affected the social construction of Indonesia's identity as a country committed to eradicating corruption. The research shows that the weakening of the KPK has significantly impacted the decline in corruption enforcement performance, as reflected in the decrease in the number of sting operations and the slowdown in investigation processes. This has resulted in a decline in public trust and Indonesia's Corruption Perception Index score. The impact of the KPK's weakening is also evident in the investment climate, where foreign investors are beginning to doubt Indonesia's commitment to combating corruption. Moreover, Indonesia's position in bilateral and multilateral cooperation, as well as in international forums such as the G20 and APEC, has also been negatively affected. This study concludes that to reconstruct its credibility, the Indonesian government needs to undertake comprehensive efforts involving regulatory reform, human resource development, strengthening of anti-corruption institutions, and effective public diplomacy. This research contributes to the understanding of the importance of strong anti-corruption institutions in building and maintaining government credibility in the international arena.
Co-Authors