<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab secara perdata atas utang paylater yang digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun. Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan layanan paylater sebagai alternatif pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika akun digunakan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik akun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi terkait transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan paylater merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila penggunaan dilakukan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan, maka unsur kesepakatan menjadi tidak terpenuhi, sehingga perjanjian dapat dipersoalkan keabsahannya. Tanggung jawab perdata dalam hal ini bergantung pada pembuktian adanya kesalahan, kelalaian, serta hubungan hukum antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih tegas serta peningkatan keamanan sistem oleh penyedia layanan guna mencegah penyalahgunaan akun dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kata kunci: tanggung jawab perdata, paylater, pihak ketiga This study aims to analyze civil liability for paylater debts used by third parties without the account holder’s consent. The development of financial technology has introduced paylater services as an alternative payment method that provides convenience for consumers in conducting transactions. However, this convenience also raises legal issues, particularly when accounts are misused by third parties, resulting in losses for the account holder. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, examining the Indonesian Civil Code and regulations related to electronic transactions. The results show that paylater transactions constitute a loan agreement that must fulfill the legal requirements of a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. If the service is used by a third party without consent, the element of agreement is not fulfilled, which may affect the validity of the contract. Civil liability in such cases depends on the proof of fault, negligence, and the legal relationship between the parties involved. Therefore, stronger legal protection and improved system security from service providers are necessary to prevent account misuse and ensure legal certainty for all parties. Keywords: civil liability, paylater, third party, contract, fintech]]>
