Asrat Nita Wati
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KERENTANAN KEJAHATAN SIBER DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PERTANAHAN: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA HAK ATAS TANAH Asrat Nita Wati
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOI : 10.25157/caselaw.v8i2.6246 Transformasi digital pertanahan melalui penerapan sistem elektronik dan sertifikat elektronik merupakan bagian dari modernisasi administrasi agraria nasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepastian hukum hak atas tanah. Namun, digitalisasi pertanahan juga melahirkan kerentanan baru berupa kejahatan siber terhadap data hak atas tanah yang berpotensi mengganggu legalitas dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan kejahatan siber dalam sistem pertanahan digital serta merekonstruksi perlindungan hukum terhadap data hak atas tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertanahan Indonesia belum memiliki sistem perlindungan hukum yang memadai terhadap peretasan, manipulasi basis data sertifikat elektronik, pencurian identitas digital, dan kebocoran data pertanahan. Rekonstruksi perlindungan hukum perlu dilakukan melalui regulasi keamanan siber pertanahan, penguatan autentikasi elektronik, harmonisasi hukum agraria dengan hukum siber dan perlindungan data pribadi, serta penguatan tanggung jawab negara terhadap keamanan data pertanahan. Perlindungan hukum agraria modern karena itu harus mencakup perlindungan data elektronik hak atas tanah sebagai representasi hukum kepemilikan di era digital.
LEGAL PROTECTION FOR WIVES IN UNREGISTERED MARRIAGES: ACCESS TO INHERITANCE RIGHTS AND JOINT PROPERTY: LEGAL PROTECTION FOR WIVES IN UNREGISTERED MARRIAGES: ACCESS TO INHERITANCE RIGHTS AND JOINT PROPERTY Asrat Nita Wati; Yusuf Hanafi Pasaribu; Zetria Erma
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026): September
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v4i2.330

Abstract

Unregistered marriage does not automatically extinguish women's civil rights. This article examines wives' legal status, inheritance, marital property, evidence, judicial validation, and constitutional protection through normative research using statutory, conceptual, case, comparative, and gender approaches. The study finds that absence of a certificate creates recognition, evidentiary, administrative, and enforcement gaps. A wife neither automatically acquires nor loses all rights. Marriage status must be established; marital property separated before calculating the estate; and Constitutional Court Decision 46/PUU-VIII/2010 protects a child without automatically validating the mother as wife. Reform should integrate courts, registrars, civil records, and legal aid.