<![CDATA[Inmate assistants (tamping) play an important role in supporting correctional officers in maintaining order and facilitating rehabilitation programs within correctional institutions. However, studies examining the legal consequences imposed on inmate assistants who commit criminal offenses remain limited, particularly in the context of correctional institutions in Indonesia. This study aims to analyze the appointment system of inmate assistants, identify the types of criminal violations committed by them, and examine the legal consequences arising from such violations at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution. This research employs an empirical juridical method through statutory and field approaches. Data were collected through library research and interviews with correctional officers and relevant personnel and were analyzed qualitatively. The findings indicate that inmate assistants who commit criminal offenses are subject to disciplinary sanctions based on the severity of the violation, including the revocation of their status and privileges as inmate assistants. Criminal violations committed by inmate assistants may also result in referral to law enforcement authorities for further legal proceedings. This study contributes to the development of correctional law by clarifying the legal accountability framework applicable to inmate assistants and emphasizing the importance of stricter supervision in the implementation of the inmate assistant program. [Narapidana pendamping (tamping) memiliki peran penting dalam membantu petugas pemasyarakatan menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun, kajian yang secara khusus membahas konsekuensi hukum terhadap tamping yang melakukan tindak pidana masih relatif terbatas, terutama dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan tamping, mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tamping, serta mengkaji konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tamping yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, termasuk pencabutan status dan hak-haknya sebagai tamping. Selain itu, pelanggaran pidana yang dilakukan dapat berakibat pada penyerahan pelaku kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas kerangka pertanggungjawaban hukum bagi tamping serta menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan program tamping di lembaga pemasyarakatan.]]]>
