<![CDATA[Pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua, khususnya ruas Jayapura–Wamena, telah meningkatkan konektivitas wilayah, namun belum diikuti dengan tata kelola kawasan yang terintegrasi. Permasalahan utama meliputi fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting pengelolaan koridor, merumuskan model kelembagaan yang ideal, serta menilai kelayakan pembentukan Badan Otorita sebagai lembaga integrator kawasan. Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan desain konvergen melalui kuesioner, wawancara mendalam, focus group discussion, studi dokumen, dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan belum terpadu, potensi ekonomi koridor belum tergarap optimal, dan partisipasi masyarakat adat belum terlembagakan secara kuat. Model yang direkomendasikan adalah Badan Otorita Koridor berbasis kawasan strategis dengan fungsi koordinasi, perencanaan terpadu, pengawasan, pengendalian ruang, fasilitasi investasi, serta pelibatan masyarakat adat. Penilaian kelayakan menunjukkan bahwa pembentukan badan ini pada prinsipnya layak dari aspek kelembagaan, sosial budaya, ekonomi, perencanaan wilayah, dan regulasi, dengan syarat adanya dasar hukum yang kuat, kejelasan kewenangan, serta implementasi bertahap dan kolaboratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Otorita berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola, mendorong pengembangan ekonomi kawasan, dan meningkatkan keberlanjutan koridor. Rekomendasi utama adalah penerapan model kelembagaan secara bertahap dengan penekanan pada integrasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat adat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pengelolaan berbasis kawasan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah dengan kompleksitas sosial dan geografis tinggi.]]>
