Mulyani Santoso
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Binding Power of Underhand Business Contracts in Trade Practices Mulyani Santoso
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 8 No. 1 (2026): All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indonesi
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v8i1.9540

Abstract

Business contracts are an important instrument in trade practices, serving as the basis for legal relationships between parties. In practice, many business contracts are drawn up underhand for efficiency and flexibility. However, the use of underhand contracts often raises legal issues, particularly regarding their binding force and evidentiary validity in the event of a dispute. This study aims to analyze the binding force of underhand business contracts in trade practices and their implications for legal certainty for the parties. This research employs normative legal research methods with both a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal doctrines, and literature relevant to contract law and evidence. Qualitative analysis was conducted by interpreting legal norms related to the validity and binding force of agreements. The research results show that underhand business contracts have legally binding force as long as they meet the requirements for a valid agreement as stipulated in the Civil Code. The main difference between underhand contracts and authentic deeds lies in the evidentiary aspect, not in the validity of the agreement. Underhand contracts have perfect evidentiary force if acknowledged by the parties, but require additional evidence in the event of a denial. Therefore, the use of underhand business contracts remains relevant in trade practice, but requires caution in their formulation to ensure legal certainty and protection. Keywords: business contracts, underhand agreements, binding force, proof, trade practices.
Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Bisnis Online Mulyani Santoso
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol. 3 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v3i1.5759

Abstract

Di jaman yang serba modern ini, di saat segalanya dilakukan secara digital, orang dapat melakukan bisnisnya secara mandiri. Mereka tidak memerlukan tempat usaha untuk menawarkan barang dagangannya. Bisnis dijalankan secara online tanpa perlu bertatap muka antara penjual dan pembeli. Bisnis yang dilakukan dengan melakukan jual beli barang yang ditawarkan oleh Penjual kepada orang yang membutuhkan barang semua dilakukan secara online tanpa tatap muka. Semuanya dilakukan dengan asas kepercayaan, akan tetapi tetap dalam koridor dan perlindungan hukum yang sempurna sehingga penjual dan pembeli tetap terlindungi kepentingan-kepentingannya. Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara langsung, yang dibuat dengan berhadapan antara para pihaknya. Demikian pula dengan syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik sama dengan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian elektronik dalam bisnis online bagi kaum awam merupakan sesuatu yang maya karena tidak terjadi tatap muka antara para pihak yang melakukan transaksi, sehingga orang masih ragu-ragu terhadap keabsahan dari perjanjian elektronik tersebut. Selain itu perjanjian elektronik dibuat secara sepihak dan dalam bentuk panjang yang isinya sering kali tidak terbaca secara detail bahkan tidak terbaca sekalipun oleh pihak penerima sehingga membuat kelemahan dalam berbagai aspek dalam melakukan klaim apabila yang ditransaksikan dalam bisnis online tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Di dalam bisnis online secara terorganisir yang melibatkan pihak ketiga sebagai provider atau penengah, hal tersebut jauh lebih baik dalam pengorganisasiannya. Perlindungan terhadap pembeli terutama lebih baik.