<![CDATA[Indonesia sebagai negara rawan bencana menghadapi persoalan hukum ketika tanah yang telah terdaftar dan masih terikat pembiayaan murabahah ditetapkan sebagai tanah musnah akibat banjir, khususnya di Aceh. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hapusnya objek hak atas tanah dan keberlanjutan kewajiban debitur dalam akad murabahah yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang masih terikat pembiayaan murabahah dalam kondisi tanah musnah serta merumuskan model harmonisasi antara hukum pertanahan dan hukum pembiayaan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musnahnya tanah menyebabkan hapusnya hak atas tanah dan Hak Tanggungan, namun tidak serta-merta menghapus akad murabahah sebagai perikatan pokok. Perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui kepastian administratif, restrukturisasi pembiayaan, penerapan prinsip force majeure secara proporsional, serta kebijakan afirmatif negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara rezim agraria dan pembiayaan syariah dalam konteks kebencanaan. Implikasinya, diperlukan harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi korban bencana.]]>
