<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya terkait penentuan yurisdiksi, pilihan hukum (choice of law), perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi perdagangan internasional berbasis elektronik yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi negara yang berbeda, namun sering kali tidak disertai dengan pengaturan kontraktual yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji kasus penipuan e-commerce lintas negara antara warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat (kasus JJ dan MWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam transaksi e-commerce lintas negara menimbulkan konflik yurisdiksi dan menyulitkan penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional seperti lex loci actus. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi lintas batas. Penyelesaian sengketa dalam kasus tertentu, terutama yang mengandung unsur pidana, lebih efektif dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan nasional. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.Kata Kunci: e-commerce lintas negara; hukum perdata internasional; perlindungan konsumen; penyelesaian sengketa]]>
