Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuris: Journal of Court and Justice Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Ayunda Putri Shalsabilla
Universitas Bhayangkara Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LEGAL LIABILITY OF NOTARIES INVOLVED IN DOCUMENT FORGERY: AN ANALYSIS OF COURT DECISION NO. 1362/PID.B/2019/PN JKT.UTR Ayunda Putri Shalsabilla
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 4 Issue 4 (2025)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v4i4.848

Abstract

As public officials, notary have the authority to draw up authentic deeds that possess strong evidentiary value in the eyes of the law. However, abuse of this authority such as the falsification of documents by a notary poses serious problems within the legal system and undermines public trust in the notarial profession. This study aims to analyze the forms of legal accountability imposed on notaries proven to have falsified documents, from the perspectives of criminal law, civil law, and professional ethics. The research method employed is normative juridical, using statutory and case study approaches. The results indicate that notaries who are legally and convincingly proven to have committed document falsification may be subject to criminal sanctions under the Indonesian Criminal Code (KUHP), civil liability for damages caused to affected parties, as well as administrative and ethical sanctions from the Notary Supervisory Council. Firm law enforcement and effective oversight mechanisms are essential to prevent similar violations and to uphold the integrity of the notarial profession.
REGULASI DAN IMPLIKASI HUKUM PEMBANGUNAN SMELTER SEBAGAI STRATEGI HILIRISASI INDUSTRI TAMBANG DI INDONESIA Ayunda Putri Shalsabilla; Bagus Teguh Santoso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.250

Abstract

Kebijakan hilirisasi industri tambang melalui pembangunan smelter menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya kepastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan perizinan pusat dan daerah, pengawasan lingkungan yang belum optimal, serta ketertinggalan regulasi dari perubahan kebijakan ekspor mineral mentah. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana kerangka regulasi mengatur pembangunan smelter di Indonesia dan implikasi hukum apa yang timbul dari penerapannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsistensi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya dengan praktik pembangunan smelter, khususnya pada aspek lingkungan, investasi, dan hak masyarakat sekitar tambang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, data dihimpun melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan perizinan pasca UU No. 3/2020 belum sepenuhnya menghilangkan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dengan Persetujuan Lingkungan, sementara pendekatan berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masih menyisakan celah pengawasan, sebagaimana tampak pada kasus smelter yang beroperasi sebelum AMDAL rampung. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas kementerian, penguatan pengawasan preventif, dan pelibatan masyarakat lokal secara mengikat dalam proses persetujuan lingkungan smelter.
Co-Authors Bagus Teguh Santoso