Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Ceramic Armor as Protective Material in Defense Industry Product: A Literature Review Ary Lestari; Leni Tria Melati; Kasim Kasim; Jupriyanto Jupriyanto; George Royke Deksino
MOTIVECTION : Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering Vol 5 No 1 (2023): Motivection : Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering
Publisher : Indonesian Mechanical Electrical and Industrial Research Society (IMEIRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.23 KB) | DOI: 10.46574/motivection.v5i1.175

Abstract

Ceramics are currently widely used in various defense industries. Among them are the purposes of body armor (vests and helmets), vehicle protection, and ballistic protection. This review aims to provide insight into ceramic armor materials including their manufacture, use, and application as protective materials. The method used is a literature review and describes the results of the analysis related to the application of ceramic materials in the form of ceramic armor. The use of ceramic armor materials in defense industry products is proven to provide good performance compared to metal materials, especially in increasing the mobility capabilities of defense personnel. In addition, the use of ceramic armor has initiated the development of lightweight protective materials so that various technologies have been developed to maximize the use of ceramics in the defense industry. Keramik saat ini banyak digunakan dalam berbagai industri pertahanan. Diantaranya untuk keperluan bahan pelindung tubuh (rompi dan helm), pelindung kendaraan, dan pelindung balistik. Review ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang material armor keramik yang meliputi pembuatan, penggunaan, dan aplikasinya sebagai bahan pelindung. Metode yang digunakan adalah literatur review dan mendeskripsikan hasil analisa terkait aplikasi material keramik dalam bentuk ceramic armor. Pemanfaatan material armor keramik pada produk industri pertahanan terbukti dapat memberikan performa yang baik dibandingkan dengan material logam terutama dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dari personil pertahanan. Selain itu penggunaan armor keramik telah menginisiasi pengembangan material pelindung ringan sehingga berbagai macam teknologi dikembangkan untuk dapat memaksimalkan penggunaan keramik dalam industri pertahanan.
URGENSI MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL (MRO) ALPALHANKAM GUNA MEMPERPANJANG UMUR PAKAI PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN Andhika Kostrada; Jupriyanto Jupriyanto; Timbul Siahaan; Rudy AG Gultom; Muhammad Taufiq Ramadhan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3221-3227

Abstract

Alpalhankam merupakan produk industri Pertahanan yang dibuat untuk melakukan pertahanan dan penyerangan, Alpalhankam sendiri merupakan produk yang rata rata tidak gunakan secara terus menerus, sehingga rentan adanya kerusakan, maka dari itu untuk memperpanjang umur pakai produk alpalhankam tersebut diperlukan adanya Maintenance, Repair and Overhaul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan tentang peran MRO Alpalhankam dalam memperpanjang umur pakai produk industri pertahanan. Studi menggunakan pendekatan literature review untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan urgensi MRO Alpalhankam. Sumber literatur ditemukan melalui pencarian di database akademik, perpustakaan, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait industri pertahanan. Kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk memilih literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa MRO Alpalhankam memiliki urgensi yang tinggi dalam memperpanjang umur pakai produk industri pertahanan. Melalui pemeliharaan rutin, perbaikan saat terjadi kerusakan, dan pembaruan teknologi, MRO Alpalhankam dapat menjaga keandalan dan kesiapan operasional alat pertahanan. Dengan menjaga alat-alat pertahanan tetap beroperasi dalam kondisi baik, MRO Alpalhankam memungkinkan penggunaan yang lebih lama sebelum pensiun atau penggantian, yang berkontribusi pada efisiensi pengeluaran negara. MRO Alpalhankam juga dapat meningkatkan kesiapan operasional alat pertahanan dengan meminimalkan risiko kegagalan operasional. Dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara teratur, alat-alat pertahanan dapat digunakan dengan optimal saat dibutuhkan. Dalam konteks perpanjangan umur pakai, MRO Alpalhankam memainkan peran krusial dalam menjaga kehandalan sistem pertahanan dan memastikan keamanan nasional.
KINERJA DAN KEANDALAN MATERIAL : TINJAUAN LITERATUR DALAM INDUSTRI PENERBANGAN Wulan Nurfitriani; G. Royke Deksino; Jupriyanto Jupriyanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3936-3941

Abstract

Industri penerbangan saat ini mengalami pertumbuhan pesat, mendorong inovasi dalam bahan untuk mencapai penerbangan yang aman, efisien, dan nyaman. Bahan logam dan komposit, termasuk serat karbon, berperan penting dalam struktur pesawat, sementara bahan inovatif seperti nanomaterial dan material pintar juga memberikan kontribusi penting. Studi literatur membantu membandingkan karakteristik dan performa berbagai bahan di industri penerbangan, mengungkap kelebihan dan kelemahan masing-masing bahan serta situasi yang sesuai untuk penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahan logam seperti aluminium, titanium, dan baja paduan memberikan kekuatan dan daya tahan, namun memiliki kelemahan bobot dan kerentanan korosi. Material komposit berbasis serat karbon menawarkan kekuatan superior dan bobot ringan, meskipun dengan tantangan biaya produksi. Tren pengembangan bahan mencakup bahan komposit lebih baik, material berbasis nano, bahan multifungsi, bahan pintar, bahan ramah lingkungan, dan bahan berbasis sumber hayati. Dengan pengembangan bahan inovatif, industri penerbangan dapat mengatasi tantangan dan meraih keunggulan. Perkembangan bahan dalam industri penerbangan memiliki dampak luas, termasuk pada konsumsi bahan bakar dan dampak lingkungan. Kolaborasi antara produsen, peneliti, dan pemerintah dalam mengembangkan bahan inovatif dan ramah lingkungan adalah kunci utama menuju kemajuan industri penerbangan yang lebih baik di masa mendatang.
POTENSI TEKNOLOGI BETON APUNG DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL Afpriyanto Afpriyanto; I Nengah Putra; Jupriyanto Jupriyanto; Muhamad Asvial; Rudy AG Gultom; Ulul Azmi; Muhammad Afif Al Fayed
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3028-3034

Abstract

Industri pertahanan nasional memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam menghadapi ketegangan geopolitik dan era globalisasi, kemandirian industri pertahanan menjadi hal yang krusial. Salah satu aspek penting dalam membangun industri pertahanan yang mandiri adalah infrastruktur yang mendukung kegiatan pertahanan, terutama di sektor maritim. Teknologi beton apung muncul sebagai inovasi konstruksi yang menarik dalam membangun infrastruktur maritim. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi beton apung dalam mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan tinjauan literatur dan analisis konten sebagai metode utama. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa beton apung memiliki karakteristik unik, seperti kekuatan struktural yang mumpuni dan kemampuan mobilitas yang tinggi. Penggunaan teknologi ini dalam bidang pertahanan dapat meliputi konstruksi pangkalan militer apung, pelabuhan dan pangkalan udara, pos pengawasan dan intai, serta pabrik atau gudang industri pertahanan. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi teknologi beton apung dihadapkan pada tantangan seperti aspek teknis, finansial, lingkungan, dan sosial. Namun, kontribusinya dalam meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional sangat signifikan. Dengan penerapan teknologi beton apung, Indonesia dapat memperkuat pertahanan nasional melalui infrastruktur yang tangguh dan efisien di sektor maritim.
PEMANFAATAN PRODUKSI KAPAS DALAM NEGERI SEBAGAI BAHAN BAKU NITROSELULOSA UNTUK INDUSTRI PROPELAN Al-Fadel Arman Rizzy; Edy Sulistyadi; Khaerudin Khaerudin; Muhamad Asvial; Rudy AG Gultom; Jupriyanto Jupriyanto; Pratondo Ario Seno Sudiro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3207-3213

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam. Salah satu hasil sumber daya alam Indonesia adalah tanaman kapas yang buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku nitroselulosa. Pengembangan nitroselulosa dengan bahan baku kapas bertujuan untuk memproduksi propelan dalam rangka kemandirian industri pertahanan. Akan tetapi, saat ini penggunaan nitroselulosa beserta kapas sebagai bahan baku untuk pengembangan propelan sangat terbatas dan belum mampu memenuhi industri propelan dalam negeri. Pengadaan nitroselulosa dapat dilakukan menggunakan prinsip kemandirian dengan cara memanfaatkan hasil produksi kapas dalam negeri. Hal tersebut dilakukan berdasarkan salah satu asas dan tujuan Kementerian Pertahanan dalam pembangunan Industri Pertahanan yaitu mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan bahan baku industri propelan guna meningkatkan Minimum Essential Force (MEF). Dengan mengandalkan produksi kapas dalam negeri, industri pertahanan dalam negeri telah mampu menghasilkan nitroselulosa sebanyak 20,6% dari total kebutuhan untuk single-base propellant dan 44% dari total kebutuhan untuk double-base propellant (dikombinasikan dengan nitrogliserin).
STRATEGI PENEGAKAN KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DOMESTIK DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN Rakha Al-Hakim G; Jupriyanto Jupriyanto; George Royke Deksino; Sovian Aritonang; M. Taufiq Ramadhan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3305-3311

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam program hilirisasi hasil tambang, khususnya nikel dalam pemenuhan kebutuhan dan kemandirian industri pertahanan. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normative. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara teoritis dan formil melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk kebijakan instansi yang berhubungan dengan hilirisasi. Data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer melalui wawancara dengan Kodam Bukit Barisan dan data sekunder menggunakan sumber bacaan meliputi buku, peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, peraturan menteri, serta dasar hukum lain yang masih berlaku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan media elektronik yang memiliki kredibilitas. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi memiliki pengaruh positif terhadap kebutuhan dan inovasi dalam negeri dibidang industri pertahanan, hal ini dilihat dari mulai adanya pengembangan kendaraan listrik oleh Badan Usaha Milik Negara industri pertahanan yakni PT. Perindustrian TNI Angkatan Darat atau PT. PINDAD. Serta strategi yang dilakukan untuk menunjang kebijakan hilirisasi melalui perbantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga objek vital nasional dan pemenuhan kebutuhan pertambangan khususnya nikel dalam negeri.
Analisis Peranan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI Dalam Pengadaan Kapal Patroli Melalui Model Triple Helix Pratondo Ario Seno Sudiro; I Nengah Putra Apriyanto; Jupriyanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i3.296

Abstract

Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI memerlukan Kapal Patroli sebagai fungsi penindakan. Namun saat ini Bakamla RI masih kekurangan kapal dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mengenai peranan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI dalam pengadaan Kapal Patroli melalui Model Triple Helix. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut (Dirlitbangkamla) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan SWOT sebagai Perangkat Analisisnya. Metode Kualitatif adalah metode analisis yang menempatkan peneliti sebagai instrumen. Analisis SWOT merupakan metode perumusan strategi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis. Penelitian ini menghasilkan output berupa empat strategi yakni Strategi Kekuatan-Peluang (Strategi S-O), Strategi Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T), Strategi Kelemahan-Peluang (Strategi W-O), dan Strategi Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T). Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya Model Triple Helix menjadi perhatian utama Dirlitbangkamla dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk berkaitan dengan pengadaan Kapal Patroli Bakamla RI.
KONSEP OPERASI PATROLI BAKAMLA RI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN HIBRIDA DI WILAYAH ZONA MARITIM NATUNA Jupriyanto, Pratondo Ario Seno Sudiro,
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.126

Abstract

AbstrakKeamanan Laut dapat didefinisikan sebagai kondisi laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman kekerasan/kejahatan, pencemaran dan perusakan ekosistem, serta pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Terdapat dua persoalan utama yang dihadapi Bakamla RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya yang telah lebih dulu eksis dalam bidang Keamanan Laut dan ketersediaan sarana operasi patroli yaitu kapal patroli. Penelitian ini merupakan suatu usulan terhadap konsep Operasi Patroli Bakamla RI dalam menghadapi Ancaman Hibrida di wilayah Zona Maritim Natuna dengan menggunakan kombinasi antara Metode Kualitatif dengan Penelitian Hukum Normatif. Hasil yang diperoleh adalah tumpang tindih kewenangan bukanlah suatu persoalan bagi Bakamla RI menurut Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori serta penyusunan Rencana Operasi Patroli Bakamla RI berdasarkan Konsep Kewilayahan dan Penentuan Sarana Operasi Patroli. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bakamla RI sudah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai single agent multitasking (SAMT).Kata Kunci: Keamanan Laut, Bakamla RI, Rencana Operasi PatroliAbstractMaritime security is defined as sea condition that safe, under control, and free from crime, pollution, environmental damage, and law violence threat. To implement security and safety patrol operation in Indonesian sea region, Bakamla RI is established. There are two main problems faced by Bakamla RI to implement the duties and functions, there are overlapping authority with the other older agencies in maritime security and lack of patrol equipment. This research is an idea about the concept of Bakamla RI’s patrol operation to face hybrid threat in Natuna maritime zone region by combines qualitative method and normative law research. The gotten result are overlapping authority isn’t a problem for Bakamla RI because of lex posterior derogat legi priori principle and arrangement of Bakamla RI’s patrol operation plan based on territorial concept and determination of patrol operation equipment. Conclusion of this research is Bakamla RI has had strong fundamental law as single agent multitasking (SAMT).Keywords: Maritime Security, Bakamla RI, Patrol Operation Plan
Penentuan Prioritas Lokasi Fasharkan TNI AL dengan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process dan Geographic Information System Wiyono, Wujud; Thamrin, Suyono; Widodo Putro, Resmanto; Jupriyanto, Jupriyanto
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 6 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Septemb
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i6.1151

Abstract

Based on the regulation of the Navy Chief of Staff No. Per Kasal/39/V/2009 dated May 26, 2009 concerning the development policy of the Navy towards minimum essential force, namely the preparation of the Navy's combat power is directed to achieve minimum essential force or abbreviated as MEF. According to the Chief of Staff of the Navy Number Kep/1771 / XII / 2013 concerning the Administrative Guidebook for the Standardization of TNI AL Bases (PUM-7.03) that a TNI AL Main Base (LANTAMAL) must have a class A Fasharkan, whose ability is to be able to carry out maintenance and repair up to the depot level for all types of KRI, both ship buildings, machinery, sewaco, electricity and ship armaments. There are many studies of location prioritization using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, but the results have uncertainty or decision uncertainty. So this research was conducted using the Fuzzy AHP method to overcome uncertainty or decision uncertainty. The Fuzzy AHP method is used for calculations to select alternatives. After the alternative is selected, then verification of location feasibility is carried out using the Geographic Information System (GIS) display. From the calculation using the FAHP method, Lantamal IX Ambon was selected as an alternative with a weight value of 0.251630342. While verifying the feasibility of the location using GIS, the Tawiri location was chosen as a more feasible land compared to other land options.
Systematic Construction of Criminal Policy in the Defense Industry Law Partially Amended by the Job Creation Law Akhyar, Wira Iqomudin; Deksino, G. Royke; Jupriyanto, Jupriyanto
Reformasi Hukum Vol 28 No 2 (2024): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i2.1030

Abstract

Criminal law issues strengthen the commonly used administrative law policies. However, the systematic construction of criminal provisions in a law has the potential to "disturb" the implementation process. This article analyzes the systematic construction of criminal provisions in Law No. 16 of 2012 concerning the Defense Industry, partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. Qualitative research methods describe legal issues regarding criminal provisions using a normative juridical approach. The results found were that the systematic construction of the criminal provisions in a quo law was separate between the prohibition chapter and the formulation of the criminal offense. The addition of certain legal subjects has the juridical consequence of adding criminal articles to the Job Creation Law. The suggestion proposed is consistency in the formulation of the main article with the prohibition chapter.