Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Politik Islam
Mhd Alfahjri Sukri
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 Azri Efendi; Mhd Alfahjri Sukri
Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v4i1.14927

Abstract

 Pokok permasalahan pada skripsi ini pada anggota legislatif perempuan bukanlah tentang bagaimana  bekerja di parlemen, tapi juga bagaimana mereka bisa memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat terutama bagi perempuan, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang terjadi terutama pada kaum perempuan. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana potret representasi anggota elativeve perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024, dan untuk mengetahui bagaimana anggota elativeve perempuan dalam menjalankan fungsi representai perempuan di DPRD  Tanah Datar Periode 2019-2024. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan triangulasi data, reduksi data,  penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik analisis data purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Kabupaten Tanah Datar, keterlibatan perempuan di parlemen sangat rendah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya patriaki yang masih kental, kurangnya personal branding dari perempuan dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kehadiran ketiga anggota legislatif perempuan di DPRD  Kabupaten Tanah Datar tidak mampu menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu terkait perempuan, mereka justru hanya mengikuti program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya Donna yang lebih terlibat aktif dalam memperjuangkan permasalahan terkait perempuan di Kabupaten Tanah Datar.
Contestation of Power at the Local Level: Conflict between Kerapatan Adat Nagari and the Nagari Government in Sialang Mhd Alfahjri Sukri; Zainal Fadri
Journal of Governance Volume 10 Issue 3: (2025)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jog.v10i3.31875

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of conflict between the Nagari government and the Kerapatan Adat Nagari (KAN) in Nagari Sialang, identify its causes, assess its impact on Nagari Sialang, and propose a conflict resolution model between the two institutions. This research employs a qualitative approach with a case study design. Primary data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation. This study utilizes Max Weber’s theory of legitimacy to analyze the root causes of the conflict and applies the Hybrid Political Orders (HPO) framework as a conflict resolution strategy. The findings reveal that the conflict stems from differing perceptions of legitimacy. The Nagari government derives its authority from legal-formal sources, while KAN is rooted in traditional authority. Power contestation becomes more pronounced in the governance of the nagari, particularly in disputes over financial reporting of Nagari’s Own Revenue (Pendapatan Asli Nagari/PAN), KAN’s request to manage budgets outside regulatory frameworks, and authority over marriage registration documents. These tensions illustrate the struggle between modern governance and customary institutions, negatively impacting the Nagari government. This study proposes the implementation of the Hybrid Political Orders (HPO) model to integrate modern governance with customary systems in Nagari Sialang, fostering inclusive governance. The findings offer valuable insights for policymakers in resolving and preventing conflicts in nagari, or village, settings that retain traditional governance structures.
Co-Authors Azri Efendi Zainal Fadri