This Author published in this journals
All Journal PESHUM
I Gusti Ayu Tri Devy Wijayanti
Universitas Udayana

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Keterbatasan Digitalisasi Arsip Menuju Efisiensi Tata Kelola Pada Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Badung I Gusti Ayu Tri Devy Wijayanti; Komang Adi Sastra Wijaya
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.14900

Abstract

Efisiensi tata kelola pemerintahan (Good Governance) merupakan prasyarat fundamental layanan publik optimal, yang saat ini sangat bergantung pada keberhasilan digitalisasi arsip. Meskipun terdapat kemajuan signifikan di tingkat provinsi, penelitian ini memfokuskan pada kesenjangan dan kendala yang menghambat proses digitalisasi di tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan lima informan kunci (pegawai arsip dan tenaga ahli) di Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, dengan analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) untuk mengevaluasi perspektif pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam digitalisasi arsip berpusat pada dua aspek: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan Fasilitas Pendukung. Disimpulkan bahwa kunci untuk mencapai efisiensi adalah melalui implementasi strategi yang berfokus pada peningkatan fasilitas teknis yang memadai dan pelatihan SDM yang intensif dan berkelanjutan guna menjembatani kesenjangan digitalisasi dan memastikan adopsi sistem secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menerapkan UTAUT dalam konteks kearsipan publik dan menghasilkan rekomendasi praktis untuk kebijakan e-government di daerah.