<![CDATA[Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan instrumen evaluasi pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo berdasarkan hasil pengukuran Tahun Anggaran 2023. Penelitian ini menggambarkan capaian IPKD serta relevansinya sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap hasil pengukuran IPKD dan dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Probolinggo. IPKD mampu merepresentasikan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh karena menilai seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Nilai IPKD Kota Probolinggo Tahun 2023 sebesar 79,388 dengan kategori B (Perlu Perbaikan), mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi sebagian besar standar nasional, namun masih memerlukan penguatan terutama pada dimensi kondisi keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa IPKD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian administratif, tetapi juga sebagai alat refleksi kebijakan dan pembinaan kinerja keuangan daerah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keuangan publik serta menjadi dasar perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan.]]>
