Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Journal of Islamic Business Law
Puput Adela Tavera
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Model Filantropi Islam Green Waqf sebagai Instrumen Keberlanjutan dalam Perspektif SDGs dan Maqāṣid al-Sharī‘ah Puput Adela Tavera; Muhtadi Ridwan; Ahmad Djalaludin
OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Vol 10 No 1 (2025): OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi
Publisher : Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Green waqf is a contemporary development of Islamic endowment that integrates sharia principles with environmental conservation and sustainable development objectives. This article aims to analyze the concept of green waqf within the framework of Islamic economics and modern philanthropy, and to explain its relevance to the achievement of several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 4, SDG 8, SDG 13, SDG 15, and SDG 17. This study employs a library research method by reviewing academic literature, official reports, and national policies related to waqf and environmental sustainability. The findings reveal that green waqf has strategic potential as a sustainable financing instrument that delivers long-term ecological, social, and economic benefits. Green waqf supports environmental conservation, eco-based economic empowerment, environmental education, and multisectoral partnerships. Furthermore, the concept aligns with the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), wealth (ḥifẓ al-māl), and the environment (ḥifẓ al-bi’ah), thereby providing strong sharia legitimacy for environmentally oriented waqf practices. Nevertheless, the implementation of green waqf still faces challenges, including weak governance structures, limited capacity of nazhir, and low literacy in modern financial instruments. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing cross-sector collaboration are essential for optimizing green waqf as an effective Islamic philanthropic instrument to support sustainable development in Indonesia.  
Penalty Denda Pada Pelunasan Hutang Perbankan Sebelum Jatuh Tempo Perspektif Teori Perjanjian Puput Adela Tavera
Journal of Islamic Business Law Vol. 9 No. 2 (2025): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v8i2.7048

Abstract

Perjanjian hutang piutang (kredit) yang dilakukan oleh bank dan nasabah umumnya menggunakan kontrak baku yang klausulanya sudah distandarisasi oleh bank. Perjanjian yang tersebut mengandung klausula yang menyatakan pengenaan penalty/sanksi denda jika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Pengenaan penalty ini dirasa memberatkan karena pada dasarnya nasabah sudah melaksanakan kewajibannya dalam melunasi hutang meskipun dilakukan sebelum jatuh temponya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengenaan penalty pada pelunasan hutang perbankan tersebut jika dilihat dari perspektif teori perjanjian dan teori perjanjian syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Hasil dari penelitian ini bahwa secara garis besar perjanjian atau kontrak baku yang dilakukan oleh bank dengan nasabah sudah sesuai dengan teori perjanjian konvensional maupun perjanjian syariah. Namun adanya kalusula yang menyatakan pengenaan penalty pada pelunasan hutang perbankan sebelum jatuh tempo menjadikan perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi kausa halal (Pasal 1320) serta tidak sesuai dengan asas keadilan, keseimbangan, dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Menurut teori perjanjian syariah bahwa perjanjian baku yang dilakukan oleh bank dan nasabah tidak sesuai dengan asas musawwah. Serta klausula yang menyatakan pengenaan penalty pada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tersebut bertentangan dengan asas ‘adalah.
Co-Authors Ahmad Djalaludin Ahmad Muhtadi Ridwan