Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Lanna Fadilla Citra
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN TGT Versus Putusan Nomor 287K/PID/2024) : Penelitian Mahayani Ersandy Putri; Lanna Fadilla Citra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4870

Abstract

Online arisan fraud has become a serious threat in the digital era by exploiting supervisory loopholes and the lack of public literacy. This research juridically analyzes the Tanah Grogot District Court Decision Number 138/Pid.B/2023/PN Tgt and the Supreme Court Decision Number 287K/Pid/2024. The research results indicate a fundamental disparity in legal interpretation. The District Court decision tends to be conservative and fails to accommodate electronic evidence, acquitting the defendant as the act was deemed not to meet the elements of Article 378 of the Criminal Code. Conversely, the Supreme Court demonstrated a progressive interpretation, accepting digital evidence as valid proof, and declaring the defendant guilty. This proves that judges' understanding of information technology is crucial in deciding cases based on electronic evidence. This difference in approach demands the harmonization of the Criminal Code, the ITE Law, and digital forensic guidelines. This research recommends routine training, regulatory strengthening, inter-agency collaboration, and the application of restorative justice to strengthen law enforcement and the protection of online arisan victims.
Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Deepfake (Studi Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn) Dimas Arvian Muzzaki; Lanna Fadilla Citra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.454

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deepfake, menciptakan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia karena memungkinkan manipulasi konten visual dan audio secara realistis yang kerap disalahgunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, dan disinformasi. Salah satu contohnya adalah penipuan giveaway menggunakan deepfake artis Baim Wong yang merugikan korban hingga Rp149 juta, sebagaimana diputus dalam Putusan PN Medan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Putusan ini mencerminkan kekaburan hukum, karena penegak hukum masih mengandalkan KUHP dan UU ITE melalui metode penafsiran, sementara UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini mengkaji penerapan dan efektivitas UU PDP terhadap kejahatan deepfake dalam putusan tersebut, menggunakan metode yuridis normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil menunjukkan UU PDP belum diterapkan secara optimal karena pelaku hanya dijerat UU ITE, sementara unsur pemalsuan data biometrik wajah dan suara belum dipertimbangkan memadai. Diperlukan penguatan penerapan UU PDP secara konsisten.
Co-Authors Dimas Arvian Muzzaki Mahayani Ersandy Putri