<![CDATA[Makalah kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis masalah kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan merumuskan alternatif kebijakan yang rasional serta opsi-opsi untuk mendukung pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan. Studi ini berfokus pada hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif berdasarkan potensi lokal, dan peran konektivitas regional dalam memperkuat aktivitas ekonomi komunitas pulau. Metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah kebijakan ini menerapkan analisis kebijakan komparatif melalui penilaian alternatif kebijakan berdasarkan metode (Bardach, 2012), dengan kriteria kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan pembiayaan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji keselarasan arah kebijakan dan program prioritas untuk pengentasan kemiskinan dalam dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Pusat (RPJMN 2025-2029), Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis menunjukkan bahwa penguatan konektivitas regional merupakan kebijakan yang paling rasional dan strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Peningkatan konektivitas dianggap sebagai alat utama dalam mendukung pengembangan Pusat Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) berdasarkan komoditas unggulan regional, melalui peningkatan akses logistik, distribusi, dan pemasaran. Kebijakan ini dianggap memiliki kelayakan teknis dan administratif yang tinggi, dukungan politik yang kuat, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas regional direkomendasikan sebagai kebijakan prioritas untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Kepulauan Meranti.]]>
