<![CDATA[Kewenangan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan mandat hukum untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang kurang optimal dapat mempengaruhi lingkungan, seperti kasus pencemaran udara Jakarta, yang menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, sehingga melemahkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup dan berkontribusi terhadap berlanjutnya permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup meningkat. Mekanisme citizen lawsuit (CLS) muncul sebagai instrumen penting bagi partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, CLS memperoleh legitimasi melalui norma konstitusional dan yurisprudensi yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLS berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas negara, memperluas akses keadilan, dan mendorong penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, penerapan CLS berkontribusi positif terhadap kepastian hukum dan integrasi dimensi lingkungan dalam kebijakan pembangunan, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi dan inkonsistensi penerapan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan konsistensi yurisprudensi agar CLS dapat berfungsi optimal sebagai pilar penegakan hukum lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.]]>
