Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Social Politics And Humanities
Rian Fauzi Rahman
Universitas Satyagama
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Bagi Investor Asing dalam Kerangka Bilateral Investment Treaty (Bit) : Menjamin Keuntungan Negara dalam Perspektif EODB Rian Fauzi Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2291

Abstract

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam konteks perjanjian internasional, hal ini menjadi sektor utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi Negara. Penelitian ini membahas Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Investor Asing di Indonesia dalam  konteks Bilateral Investment Treaty selanjutnya disebut dengan (BIT) : Menjamin Keuntungan untuk Negara dalam Perspektif Easy of Doing Bussines selanjutnya disebut dengan (EODB). Perlindungan hukum tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat berkontribusi pada peningkatan kemudahan berusaha atau EODB suatu Negara. Penelitian ini akan membahas regulasi terkait Investasi di Indonesia yang menujukan kemajuan dalam bentuk inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah yang dinamakan dengan Online Single Submission (OSS) namun hal tersebut masih diwarnai oleh fenomena regulasi yang tumpang tindih, birokrasi kompleks, conflict of interest, sampai ketidakpastian hukum  yang akan berimbas kepada minat investor dalam menanamkan investasi di Indonesia, khususnya ketika ada sengketa hukum. Fokus utama terletak pada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor asing serta efektivitas regulasi Nasional dalam mendorong iklim investasi untuk mendorong pemeringkatan kemudahan berusaha dalam hal ini EODB dalam kerangka BIT. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dan konseptual sebagai landasan utama dalam menganalisis dampak BIT terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi investor asing apakah mampu berkontribusi terhadap keuntungan Negara dalam hal ini peningkatan ekonomi khususnya pemeringkatan EODB.
Efektivitas Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Instrumen Restrukturisasi Utang : Antara Kepastian Hukum dan Risiko Moral Hazard Rian Fauzi Rahman
Journal Social Politics and Humanities Vol. 3 No. 1 (2026): Journal Social Politics And Humanities
Publisher : Education Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) within the Indonesian legal system is not merely a mechanism for deferring payments; rather, it serves as a debt restructuring instrument enabling debtors and creditors to reach a settlement through a collective process. A settlement ratified by the court (homologation) creates binding legal consequences and establishes a foundation of certainty for the parties involved. However, the effectiveness of a settlement does not always correlate directly with the achievement of homologation. Failure to implement the settlement can give rise to moral hazard issues, particularly when debtors exploit PKPU protections without sufficient financial capacity or good faith. This research aims to analyze the effectiveness of PKPU settlements as debt restructuring instruments and to formulate a legal framework that strengthens legal certainty while simultaneously preventing moral hazard. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, case-based, and limited comparative approaches. Primary legal materials include Law No. 37 of 2004, Supreme Court rulings, Commercial Court decisions, and relevant Constitutional Court rulings. The research demonstrates that the effectiveness of a settlement must be measured by the quality of the settlement plan, the assurance of implementation, transparency, creditor protection, and the effectiveness of enforcement. The study proposes a post-homologation monitoring model to strengthen the PKPU mechanism.
Co-Authors