Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi: Increasing Public Participation in Government Monitoring for Corruption Prevention Efforts Erna Herlinda; Puspa Melati Hasibuan; Rosnidar Sembiring; Afrita Afrita; Aflah Aflah
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.9099

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Medan Kota terkait pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan sosial yang dapat dilakukan, serta mekanisme pelaporan dugaan penyimpangan melalui kanal resmi pemerintah. Metode yang digunakan meliputi ceramah, penyampaian materi melalui presentasi, dan sesi tanya jawab interaktif yang memungkinkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi di lingkungan mereka. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Peserta juga menjadi lebih memahami prosedur pelaporan dan menunjukkan motivasi lebih tinggi untuk terlibat dalam pengawasan sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbukti efektif dalam memperkuat literasi hukum masyarakat mengenai pencegahan korupsi serta mendorong partisipasi publik sebagai bagian dari upaya kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LEGAL ANALYSIS OF INHERITANCE DISPUTE SETTLEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW AND CHINESE CUSTOMARY LAW (Study of Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn Jo Decision No. 22/Pdt/2021/PT MDN Decision Jo No.3539 K/Pdt/2022) Yolanda Br Sitanggang; Rungtung Sitepu; Rosnidar Sembiring
Jurnal Hukum Replik Vol 13 No 1 (2025): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v13i1.13944

Abstract

This research analyzes the resolution of inheritance distribution disputes from the perspective of civil law and Chinese customary law through a case study of Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn Jo Decision No. 22/Pdt/2021/PT MDN Decision Jo No.3539 K/Pdt/2022. Using normative legal research methods, this study examines the position and rights of heirs between men and women according to the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which is egalitarian with equal distribution as regulated in Article 852, while Chinese customary law gives men a higher position due to their responsibility towards ancestors. The inheritance dispute in this case was resolved through litigation in court because family deliberation did not reach an agreement. The panel of judges decided on equal inheritance distribution (1/3 for each heir) based on the provisions of Article 852 of the Civil Code, ignoring Chinese customary traditions that give a larger portion to male children. This research shows that although the Chinese community can use civil inheritance law, in practice there are still conflicts between customary norms and the applicable positive law