BAHRUL ILMI YAKUP
Universitas Kader Bangsa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implikasi Perubahan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Indonesia Terhadap Relasi Negara Dengan Badan Usaha Milik Negara Bahrul Ilmi Yakup
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (982.923 KB) | DOI: 10.28946/sc.v25i1.323

Abstract

State Owned Enterprise (SOE) is a strategic business entity in Indonesia, or in other countries. Since 1945, laws on Indonesia SOE had been changed 4 times, in four periods namely, 1945-1960 period, 1960-1969 period, 1969-2003 periode, and 2003-now. The law change has been driven Indonesia’s SOE concentrates on two principles profitable and  cost-benefit recovery principles. The law change has caused loosened   relation pattern between Indonesia state with SOE, then  the Indonesia’s  SOE metamorphed  into commercial business entity.
Tantangan Pertumbuhan Startup dari Sudut Pandang Hukum Bahrul Ilmi Yakup; Conie Pania Putri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.469

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak dimulai dari sumber daya Kekuatan pendorong dalam ekonomi modern pada perekonomian global, banyak negara yang mengakui pentingnya menciptakan usaha baru (Startup). Bisnis Startup harus patuh dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti setiap kegiatan usaha wajin memiliki izin usaha. Pada dasarnya Bisnis startup dan Bisnis konvensional sama saja. Bisnis startup dan Bisnis konvensional harus patuh dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha, hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan, yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karyawan dari Bisnis startup mempunyai hak dankewajiban yang sama, hal itu di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penanaman modal juga di telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
The Urgence of Establishing Online Dispute Resolution (Odr) as A Dispute Resolution of Information Technology-Based Lending and Lending Services Putri, Conie Pania; Yakup, Bahrul Ilmi; Thamrin, Husni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2606

Abstract

The urgency of establishing an online dispute resolution (ODR) as an effort to resolve disputes over information technology-based lending and borrowing services is based on the background that borrowers often fail to pay which causes losses to lenders. However, in practice, lenders cannot take legal action and accept losses which are known as the risk of default. Therefore, it is necessary to establish an Online Dispute Resolution (ODR) as a solution to solve these problems.The writing of this paper uses a normative juridical method with a statutory approach. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively according to their relevance to research problems which are then presented in the form of exploratory and argumentative descriptive narratives.From the results of the research using the above method, the authors obtain answers to the existing problems that technology-based dispute resolution for lending and borrowing money services can be resolved through alternative dispute resolution using the Online Dispute Resolution (ODR) model.