Kayla Baria Nanditha
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia Kayla Baria Nanditha; Maret Priyanta; Nadia Astriani
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/d0q31642

Abstract

Indonesia, sebuah negara yang mempunyai banyak pulau dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, kini menghadapi tantangan besar akibat ekspansi industri pertambangan. Hal ini terutama terjadi di daerah pesisir dan pulau kecil yang sangat rentan secara ekologis. Alih-alih meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sistem politik dan hukum pertambangan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang lebih otoriter dan terpusat. Hal ini berdampak pada kemudahan dalam mendapatkan izin serta pengembangan proyek strategis nasional melalui regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan pada hukum pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membuktikan hal tersebut dengan menganalisis kebijakan hukum pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan yang terkait. Metode yang digunakan, yakni yuridis-normatif sehingga dapat menelaah karakter politik hukum berdasarkan norma yang terbentuk, disharmoni regulasi yang ada, serta dampaknya. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum pertambangan saat ini otoriter-ortodoks dengan orientasi pada kepentingan investasi dan sentralisasi kewenangan, sehingga membuka ruang yang memudahkan eksploitasi pulau-pulau kecil melalui pertambangan terutama dengan gencarnya pertambangan berlabel PSN untuk kepentingan transisi energi. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi politik hukum dengan penguatan prinsip demokrasi ekonomi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, penegakan hukum dengan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta penguatan partisipasi dan kontrol masyarakat pesisir untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Kelestarian Satwa Endemik Kalimantan Timur di Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara Kayla Baria Nanditha
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v5i1.2402

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah menentukan lahan berstatus hutan di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur dengan potensi konflik sosial yang minim sebagai wilayah pembangunan IKN. Namun, pembangunan di wilayah tersebut menimbulkan konflik baru mengenai perlindungan satwa endemik. Walaupun dibangun dengan konsep kota hutan berkelanjutan, akan tetapi pembangunan IKN di tengah kawasan hutan tetap berpotensi mengganggu kehidupan dan ekosistem natural yang ada. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan sebagai dasar mengidentifikasi permasalahan. Penelitian ini menemukan bahwa IKN dirancang dengan konsep kota hutan berkelanjutan, namun belum ada regulasi yang mengatur terkait konservasi hayati di IKN. Padahal hal ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum terhadap kelestarian satwa endemik yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus konservasi hayati terutama satwa endemik sebagai bentuk penekanan terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: ibu kota nusantara; kota hutan berkelanjutan; satwa endemik.