Hendrawan, Adang
Universitas Pendidikan Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali) Saragih, Arfah Habib; Hendrawan, Adang; Susilawati, Neni
Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol 11, No 1 (2019): Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Januari -Juni 2019
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jaset.v11i1.16420

Abstract

Ketika suatu jenis pajak merupakan sumber utama dalam struktur penerimaan di suatu daerah, tentu akan berimplikasi pada biaya pemungutannya yang tinggi. Demikian halnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan penyumbang penerimaan pajak provinsi terbesar bagi daerah tertentu di Indonesia, seperti Provinsi Bali. Dalam rangka upaya peningkatan efisiensi administrasi perpajakannya, pemerintah menerapkan inovasi pembayaran PKB dengan electronic SAMSAT (e-SAMSAT). Selain bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PKB, implementasi e-SAMSAT juga bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi para Wajib Pajak (WP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-SAMSAT di Provinsi Bali pasca setahun berjalan serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah setahun diimplementasikan, e-SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan, baik bagi peningkatan penerimaan PKB maupun bagi kemudahan administrasi WP. Faktor utama penghambat yang ditemukan adalah (1) e-SAMSAT belum sepenuhnya full online system, (2) masih kurang efektifnya sosialisasi e-SAMSAT kepada masyarakat, dan (3) kebiasaan penggunaan jasa perantara formal ataupun informal yang masih lebih digemari WP. Sebagai rekomendasi, untuk pencapaian tujuan inovasi e-SAMSAT yang lebih baik maka pemerintah (dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah) sebaiknya (1) dapat melakukan penyempuraan sistem administrasi pelaksanaan kewajiban PKB menjadi full online system dengan koordinasi persuasif kepada instansi yang mengeluarkan legitimasi pembayaran PKB dan STNK, (2) lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi e-SAMSAT, dan (3) mempromosikan penggunaan e-SAMSAT kepada para Wajib Pajak.Kata Kunci: e-SAMSAT, kemudahan administrasi, Pajak Kendaraan Bermotor, reformasi perpajakan