Yeti S. Hasan
Universitas Ichsan Gorontalo Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Era Digital Yeti S. Hasan; Sarlis Mooduto; Nur Lazimatul Hilma Sholehah
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 13, No 2: Oktober 2025
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v13i2.108339

Abstract

Restorative justice (RJ) has emerged as an alternative approach within the criminal justice system, particularly in resolving minor offenses. In Indonesia, RJ practices are closely intertwined with local wisdom that emphasizes consensus, reconciliation, and the restoration of social harmony. However, the digital era presents new challenges, as information technology not only accelerates case resolution but also raises issues of unequal access to justice. This study aims to analyze the practice of restorative justice, grounded in local wisdom, for handling minor criminal offenses and to examine its relevance within the context of legal digitalization in Indonesia. The research employed a qualitative method with a juridical-empirical approach, involving literature review, analysis of statutory regulations, and interviews with law enforcement officials and traditional leaders in Gorontalo. The findings reveal that local wisdom provides social legitimacy for RJ practices, thereby strengthening public acceptance of out-of-court settlements. Furthermore, legal digitalization, through e-justice and e-documentation systems, offers opportunities to expand access and transparency, although it still faces challenges related to infrastructure and digital literacy. This study underscores that integrating local wisdom with digital innovation is a strategic step to optimize the implementation of restorative justice in Indonesia. Therefore, it is crucial to formulate a digital legal framework that is adaptive to local values to promote substantive justice.
Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pasal 26 Ayat(1) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Vicky Ibrahim; Yeti S. Hasan; Endahrizki Ekwanto
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/tn4z6w36

Abstract

Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 Ayat (1) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Posso Kecamata Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara). Pada penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang : memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kemasyarakatan desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Hal tersebut merupakan salah satu wujud cita-cita bangsa Indonesia yang berada dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kewenangan kepala desa tersebut diharapkan pemerintah desa atau kepala desa sebagai kepala dari pemerintahan desa sebagai pihak yang melaksanakan kewenangan mampu memeberikan perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat desa baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa sebagaio langkah menyejahterahkan setiap individu masyarakat yang ad di desa tersebut. Namun kenyataannya kewenangan kepala desa di Desaa Posso masih banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum bisa optimal.