<![CDATA[Kabupaten Tebo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi dengan mayoritas penduduk beragama Islam sekaligus memiliki tradisi hukum adat Melayu Jambi yang masih hidup dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Kondisi ini melahirkan dua sumber otoritas moral-sosial yang berpotensi saling menguatkan dalam menanamkan nilai-nilai hukum jinayah (hukum pidana Islam), yaitu tokoh agama dan lembaga adat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran tokoh agama dan lembaga adat dalam penerapan nilai-nilai hukum jinayah di Kabupaten Tebo, serta peluang dan tantangan sinergi keduanya dalam bingkai keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (library research), didukung data sekunder kependudukan dan kelembagaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tebo. Hasil kajian menunjukkan bahwa tokoh agama—melalui peran struktural (Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia) maupun kultural (ulama, khatib, guru mengaji, majelis taklim)—berperan pada aspek preventif-edukatif dengan menanamkan nilai halal-haram dan kesadaran hukum syar'i. Sementara itu, lembaga adat Melayu Jambi, sebagaimana pola serupa di Minangkabau melalui Kerapatan Adat Nagari, berperan pada aspek represif-restoratif melalui musyawarah, sanksi adat, dan pemulihan hubungan sosial yang secara substantif sejalan dengan prinsip ta'zir dalam fiqh jinayah. Artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi kelembagaan antara tokoh agama, Lembaga Adat Melayu, dan aparat penegak hukum melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai strategi kontekstual penegakan nilai-nilai hukum jinayah di Kabupaten Tebo.]]>
