<![CDATA[Artikel ilmiah berjudul "Cukai Untuk Siapa: Dominasi Kepentingan Industri dan Lemahnya Koordinasi Dalam Kebijakan Cukai Indonesia" karya Alya Arminati dkk. menyoroti stagnasi panjang ekstensifikasi cukai di Indonesia yang gagal berkembang melampaui tiga objek klasik sejak era Reformasi. Menggunakan metode studi pustaka dengan pisau analisis teori implementasi George C. Edwards III, studi ini mengungkap bahwa akar masalah mandeknya reformasi fiskal bukan terletak pada kendala teknis, melainkan pada patologi birokrasi dan hambatan institusional yang akut. Setiap instansi terjebak dalam ego sektoral (bureaucratic silo) tanpa adanya wadah penyelarasan yang otoritatif di tingkat kabinet; Kementerian Keuangan berfokus pada target anggaran jangka pendek, sedangkan Kementerian Kesehatan menekankan pembatasan konsumsi zat berbahaya. Ketidaksinkronan ini memicu fenomena path dependency akibat ketergantungan ekstrem negara pada cukai hasil tembakau, serta berdampak pada meledaknya peredaran rokok ilegal yang menyentuh angka 46% pada tahun 2024 akibat kebijakan tarif yang diputuskan sepihak tanpa integrasi penegakan hukum.Lebih jauh, rapuhnya koordinasi horizontal ini dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan ekonomi untuk melakukan regulatory capture atau pembajakan regulasi. Asosiasi industri secara cerdik mengeksploitasi sekat antar-lembaga dengan mengembuskan narasi ancaman PHK massal dan penurunan investasi kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Intervensi pasar inilah yang berhasil melemahkan keberanian politik pemerintah dan menjinakkan netralitas pengambil kebijakan, sehingga rencana cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) terus ditunda dan mengendap sejak tahun 2009 meskipun beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit metabolik terus membengkak. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan perombakan desain struktural melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang permanen dan mengikat, sekaligus memperkuat transparansi guna membentengi independensi birokrasi dari lobi industri agar fungsi cukai dapat dikembalikan sebagai instrumen perlindungan publik (sin tax).]]>
