<![CDATA[Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sifat melawan hukum aplikasi Loklok sebagai aplikasi streaming film yang menyebarkan dan menayangkan karya sinematografi di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aplikasi Loklok tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika serta tidak memiliki lisensi atas hak cipta untuk mendistribusikan, menggandakan dan menyewakan karya sinematografi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa aplikasi Loklok telah melanggar Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pembajakan karya cipta karya seni sinematografi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menindak kasus pembajakan yang marak terjadi. Hal tersebut bertujuan guna melindungi hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas karyanya.Kata Kunci: Hak Cipta; Karya Sinematografi; Pembajakan. Abstract: This research aims to explain the unlawful acts of the Loklok application as a film streaming application that distributes and broadcasts cinematographic works in Indonesia. This research found that the Loklok application does not have official permission from the government under the Ministry of Communication and Informatics, and it does not have a copyright license to distribute, duplicate, and rent out cinematographic works. This research is normative juridical research, which is an approach in legal science that aims to examine and analyze written legal norms. The approaches used in this research are literature and statutory approaches. This research notes that the Loklok application has violated Article 113 paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to the piracy of copyrighted cinematographic works. Therefore, it is important for the government to take firm steps in addressing rampant cases of piracy. This aims to protect the economic rights, moral rights, and related rights of creators and copyright holders of their works.Keywords: Copyright; Cinematographic Works; Piracy.]]>
