Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islamic Banking and Finance Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah
Ziana Asyifa
UIN Alauddin Makassar
Religion Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Integrasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Tata Kelola Perbankan Syariah: Studi Literatur Zulfajrin Zulfajrin; Kasmiah Kasmiah; Ziana Asyifa
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAI DDI Polewali Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan industri perbankan syariah menuntut penerapan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang mendasari operasional lembaga keuangan Islam. Dalam praktiknya, tata kelola perbankan syariah seringkali masih mengadopsi prinsip good corporate governance konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sementara dimensi tujuan syariah (maqasid syariah) belum sepenuhnya terintegrasi secara komprehensif. Padahal, maqasid syariah memiliki peran penting sebagai landasan normatif untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maqasid syariah serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam tata kelola perbankan syariah berdasarkan kajian literatur akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik tata kelola dan maqasid syariah dalam perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah dapat memperkuat praktik sharia governance melalui orientasi pada kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan ekonomi. Selain itu, penerapan maqasid syariah dalam sistem tata kelola dapat menjadi kerangka normatif yang membedakan perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqasid syariah dalam tata kelola perbankan syariah merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan kredibilitas, kepercayaan publik, serta kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Model Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren di Wilayah Pedesaan Sulawesi Tenggara: Kajian Fenomenologi pada Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Zulfajrin; Yusril Mahendra; Ziana Asyifa
Islamic Banking and Finance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ibf.v6i1.6117

Abstract

Modern Islamic boarding schools in Indonesia have the potential to serve as instruments for empowering rural communities economically based on sharia values, but this potential is not uniform across all institutional and geographical contexts. This study aims to construct a model of sharia economic empowerment implemented by the Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School, Campus 6, Riyadhatul Mujahidin in Mowila District, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi, while also identifying the opportunities and constraints that shape the capacity and reach limits of the model. The study used a qualitative phenomenological approach with 12 key informants. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results show that the empowerment model in operation encompasses four dimensions: productive economy, internal employment, socio-religious, and basic infrastructure. All economic cooperation is based on the musyarakah contract, which substantively fulfills the principles of Islamic jurisprudence. On the opportunity side, Islamic boarding school regulations (Law No. 18/2019), support for the One Pesantren One Product (OPOP) program, and partnerships with Islamic financial institutions offer significant room for expansion. Conversely, key structural barriers, such as a single-door funding system from the central campus, limited certified human resources, and a geographic reach of only six out of nine villages, indicate that this model is still in a pre-consolidated growth phase.
Co-Authors Kasmiah Kasmiah Yusril Mahendra Zulfajrin Zulfajrin Zulfajrin