<![CDATA[Transformasi digital dan inovasi keuangan telah merekonfigurasi tata kelola akuntansi sektor publik di tingkat daerah melalui model reinventing government. Artikel ini menyajikan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 78 studi empiris (2014-2024) dari negara berkembang untuk mensintesis implementasi, dampak, dan tantangan reinvensi berbasis digital-keuangan. Temuan mengungkap tiga pola utama: (1) Model dominan meliputi e-budgeting berbasis kinerja (92% studi), participatory budgeting (35% peningkatan partisipasi di perkotaan), dan blockchain asset tracking (penurunan discrepancy aset hingga 89%); (2) Dampak paradoksal teridentifikasi—peningkatan akuntabilitas fiskal (efisiensi anggaran 18-25%) diiringi accountability overload aparatur dan kesenjangan kapasitas (Gini index teknologi 0.61); (3) Tantangan kritis bersifat institusional: resistansi birokrasi (skor 3.8/5), fragmentasi regulasi (47% PERDA tidak kompatibel), dan digital divide daerah 3T. Sebagai respons, artikel mengusung kerangka Integrated Digital-Fiscal Governance (IDFG) yang memadukan empat pilar: kebijakan adaptif, teknologi interoperabel, akuntabilitas partisipatif, dan penguatan kapasitas berbasis ekosistem. Kontribusi teoretis memperkaya New Public Governance dengan perspektif digital fiscal governance dan konsep accountability paradox. Implikasi kebijakan menekankan harmonisasi regulasi, staged adoption, dan pendanaan hibrid untuk menyeimbangkan efisiensi teknokratis dan keadilan sosial]]>
