Intan Mustafa
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Nipa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STRATEGI KOMUNIKASI PROTOKOLER DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN AGENDA PIMPINAN DAERAH PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIS DAERAH Donatus Bernald Subang; Intan Mustafa; Markus Kristian Retu
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i2.9340

Abstract

Changes in the schedule of regional leaders are an inevitable part of the dynamic nature of local government administration. This condition requires the Protocol and Leadership Communication Division to implement effective, adaptive, and well-coordinated communication strategies to ensure that protocol duties are carried out optimally. This study aims to analyze protocol communication strategies in responding to changes in regional leaders’ agendas, identify the obstacles encountered, and examine the efforts undertaken to overcome these challenges. This research employs a qualitative approach using a case study design and was conducted at the Protocol and Leadership Communication Division of the Regional Secretariat of Sikka Regency. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants selected using purposive sampling. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that protocol communication strategies in addressing changes in regional leaders’ agendas are implemented through strengthened internal coordination, intensive vertical communication with regional leaders, and ethical and professional external communication with relevant stakeholders. The main obstacles identified include time constraints, differences in perceptions among related parties, and limitations in human resources. To address these challenges, efforts are made to enhance communication intensity, conduct routine evaluations, clarify task distribution, and improve the competence of protocol officers. This study concludes that adaptive and well-coordinated protocol communication strategies play a crucial role in ensuring the smooth implementation of regional leaders’ agendas amid dynamic changes. ABSTRAK Perubahan agenda pimpinan daerah merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menuntut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk memiliki strategi komunikasi yang efektif, adaptif, dan terkoordinasi agar pelaksanaan tugas keprotokolan tetap berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi protokoler dalam menyikapi perubahan agenda pimpinan daerah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang dilaksanakan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi protokoler dalam menyikapi perubahan agenda pimpinan daerah dilakukan melalui penguatan koordinasi internal, komunikasi vertikal yang intensif dengan pimpinan daerah, serta komunikasi eksternal yang beretika dan profesional dengan para pemangku kepentingan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, perbedaan persepsi antar pihak terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya peningkatan intensitas komunikasi, evaluasi rutin, pembagian tugas yang jelas, serta peningkatan kompetensi aparatur protokoler. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi protokoler yang adaptif dan terkoordinasi memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan ag enda pimpinan daerah di tengah perubahan yang dinamis.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA BAGIAN SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Rosalia Yuliani; Intan Mustafa; Lodowik Nikodemus Kedoh
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i2.9342

Abstract

The application of good governance principles is a crucial foundation for regional bureaucratic reform, but in reality, it is often hampered by resource capacity and organizational culture. This study aims to analyze the implementation of good governance in the Secretariat Section of the Regional Archives and Library Service of Sikka Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were extracted using in-depth interviews, observation, and documentation studies, then analyzed through reduction, presentation, and verification. The research findings indicate that the application of good governance principles has been implemented but is not yet optimal. The principles of transparency and accountability were identified as being well-functioning internally, but information disclosure to the public is still very limited. Similarly, participation is still dominated by internal parties without significant involvement from the external community. The main obstacles were found in the aspects of professionalism and effectiveness due to the lack of competency of the apparatus and the low adoption of information technology in the still manual archiving system. The main conclusion emphasizes that optimization of secretariat governance is urgently carried out through expanding access to public transparency, implementing performance-based accountability, involving external participation, and modernizing the digital-based administration system to achieve excellent public service. ABSTRAK Penerapan prinsip good governance menjadi fondasi krusial dalam reformasi birokrasi daerah, namun realitasnya sering terkendala oleh kapasitas sumber daya dan budaya organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan yang baik pada Bagian Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data digali menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance telah dilaksanakan namun belum optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas teridentifikasi sudah berjalan baik secara prosedural internal, namun keterbukaan informasi bagi publik masih sangat terbatas. Demikian pula, partisipasi masih didominasi pihak internal tanpa pelibatan signifikan dari masyarakat luar. Hambatan utama ditemukan pada aspek profesionalisme dan efektivitas akibat minimnya kompetensi aparatur serta rendahnya adopsi teknologi informasi dalam sistem kearsipan yang masih manual. Simpulan utama menegaskan bahwa optimalisasi tata kelola sekretariat mendesak dilakukan melalui perluasan akses transparansi publik, penerapan akuntabilitas berbasis kinerja, pelibatan partisipasi eksternal, serta modernisasi sistem administrasi berbasis digital guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.    
PENGELOLAAN SOCIAL MEDIA RESPONSE TEAM UNTUK MENINGKATKAN PUBLISITAS PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV Elisabeth Septiani Bonewati Koban; Intan Mustafa; Viktor Ariestyan Sedu
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i2.9343

Abstract

This study aims to examine and analyze the management of a social media response team in enhancing publicity at the Class IV Port Authority and Harbormaster Office (KSOP) Laurentius Say Maumere. The background of this research is based on the growing importance of social media as an effective public communication tool for government institutions in disseminating information, building a positive image, and increasing public engagement. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation related to the social media management activities at KSOP Class IV Laurentius Say Maumere. The results indicate that the management of the social media response team includes content planning, information dissemination, and public response management through social media platforms. These strategies contribute to increasing publicity and strengthening the institution’s public image. However, several challenges remain, such as limited human resources and inconsistencies in content updates. The study concludes that well-planned and responsive social media response team management plays an important role in enhancing the publicity of KSOP Class IV Laurentius Say Maumere, highlighting the need for improved strategies, team capacity building, and continuous optimization of social media utilization. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan social media response team dalam meningkatkan publisitas pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Laurentius Say Maumere. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif bagi instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivitas pengelolaan media sosial KSOP Kelas IV Laurentius Say Maumere. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan social media response team meliputi perencanaan konten, pelaksanaan publikasi informasi, serta pengelolaan respons terhadap masyarakat melalui media sosial. Strategi tersebut mampu meningkatkan publisitas dan memperkuat citra institusi di mata publik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan konsistensi pembaruan konten. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan social media response team yang terencana dan responsif berperan penting dalam meningkatkan publisitas KSOP Kelas IV Laurentius Say Maumere, sehingga diperlukan penguatan strategi, peningkatan kapasitas tim, dan optimalisasi pemanfaatan media sosial secara berkelanjutan.